Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Evaluasi Mahasiswa Prodip I Keuangan PKN STAN BDK Pekanbaru Semester II TA 2015/2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat DTSS Pemeriksaan Barang Impor Angkatan III T.A. 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Evaluasi Semester II Prodip I Pajak PKN STAN BDK Manado 2015/2016 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN II PERIODE 6 TAHUN ANGGARAN 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DF Pemeriksa Menengah Angkatan I T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Lokakarya Manajerial Kepala Kantor DJBC Angkatan II T.A 2016 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PMK Nomor 37/PMK.012/2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Menjadi Penilai yang Kompeten dan Menjadi Pejabat Lelang kelas II

    [Tangerang Selatan] Rabu 31 Agustus 2016. Pada hari Senin 29 Agustus 2016 Pusdiklat Kekayaan dan Perimbangan Keuangan Negara menyelenggarakan pembukaan DTSS Penilaian Bisnis Dasar (bagi Pegawai DJP) Angkatan VII di Aula Pusdiklat KNPK yang dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Baihaki, S.E., M.Si. dengan didampingi oleh Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan I Ahmad Riduan, SE..   Baca Selengkapnya
  • Menjadi Mahasiswa PKN STAN yang Adjustif

    [Malang] Dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menyelenggarakan kegiatan Capacity Building untuk mahasiswa Program Studi Diploma I PKN STAN Tahun Akademik 2016/2017. Pendidikan dan Pengajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Pendidikan dan pengajaran yang baik akan menghasilkan bibit unggul yang akan mampu membawa bangsa ini kearah bangsa yang lebih baik. Lulusan yang berkualitas tinggi akan menjadi penerus bangsa yang bisa membawa Indonesia kearah yang lebih maju. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa", maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi pokok dan sumber utama dalam pencapaian tujuan dari perguruan tinggi, termasuk didalamnya PKN STAN. Baca Selengkapnya
  • Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Keuangan

    Pada tahun anggaran 2016 Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Data Warehouse untuk pertama kalinya. Bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Pusdiklat Keuangan Umum, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, pukul 08.00 wib, diselenggarakan Pembukaan Diklat Data Warehouse Tahun Anggaran 2016. Pembukaan diklat diawali dengan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Diklat Data Warehouse oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat, Pusdiklat Keuangan Umum, Bapak Sudrajat. Hal-hal yang disampaikan antara lain Deskripsi Singkat, Kurikulum Diklat, Pengajar Diklat, dan Peserta Diklat. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Diklat Pemrograman Web Angkatan II Tahun Anggaran 2016

    Untuk meningkatkan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi strategis dalam bidang Teknologi dan Informasi di unit masing-masing dan ingin mendalami Pemrograman Web, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Diklat Pemrograman Web Angkatan II pada tanggal 29 Agustus s.d. 7 September 2016.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru

    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum   menurut Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Cimahi] Abstrak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 satker Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP tersendiri. Sebelum terbit PMK ini, standar penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum hanya ditempelkan sedikit dalam PSAP nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini membawa angin segar bagi satker yang menyandang status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Tentunya maksud dan tujuan terbitnya peraturan menteri keuangan tersebut adalah agar Badan Layanan Umum mampu mengelola keuangan sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan lebih transparan dan akuntabel. Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Berbasis Akrual, Badan Layanan Umum Baca Selengkapnya
  • Kurang Paham Terhadap Mode Tampilan Proyektor LCD

    Ringkasan: Ada beberapa mode tampilan yang bisa digunakan dalam melakukan presentasi dengan Proyektor. Mode tampilan duplicate merupakan salah satu mode yang sering dipakai pada setiap presentasi. Mode tersebut merupakan default setting dan secara otomatis digunakan oleh sistem operasi Windows apabila sistem mendeteksi ada proyektor Liquid Crystal Display (LCD) yang masuk. Karena sifatnya yang otomatis itu, membuat para pengguna beranggapan hanya ada satu mode saja yang dapat dipakai. Jika terjadi demikian, mereka akan berpikir bahwa telah terjadi masalah teknis di antara laptop atau proyektor LCD. Untuk mengurangi kekurangpahaman pengguna pada mode tampilan saat ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pengetahuan mengenai mode tampilan melalui In House Training atau sejenisnya. Penulis: Rahmat Nugroho, Pranata Komputer pada Pusdiklat Pajak.     Baca Selengkapnya
  • Tips Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

    Ringkasan: Memasuki tahun anggaran baru, terkadang masih ditemui beberapa kegiatan pekerjaan konstruksi tahun lalu yang masih berlangsung. Seperti, pembangunan gedung baru atau renovasi bangunan kantor. Para pekerja proyek tersebut masih sibuk berlalu-lalang membawa bahan baku, sibuk mengerjakan penyelesaian kegiatan, dan sebagainya. Berbagai jenis bahan baku pun nampak teronggok di beberapa tempat menandakan proyek masih dalam pengerjaan. Ada proyek terlihat sudah hampir selesai dan ada pula proyek yang mungkin baru “setengah jadi”. Kondisi seperti ini sering terjadi di banyak satuan kerja (satker). Lantas, apakah penyebab hal ini terjadinya? Siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah Kontraktor, Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)? Penulis: Kuwat Slamet, Kabid Pengelolaan Tes Terpadu, Pusdiklat PSDM, BPPK, dan Calon Dosen PKN STAN.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016