Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Penagihan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pelayanan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II, III, dan IV (Pengawasan) Angkatan III Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN LOKAKARYA RULES OF ORIGIN ANGKATAN I T.A. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN FEBRUARI TA 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Keberatan dan Banding Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Tiga Diklat Berlangsung di BDK Makassar

    [Makassar] Selasa, 20 Februari 2018. Pada hari Senin, 19 Februari 2018 Balai Diklat Keuangan (BDK) Makassar menyelenggarakan tiga diklat sekaligus. Ketiga diklat tersebut yaitu Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penyuluh Perpajakan, Pelatihan Analisis Laporan Keuangan (ALK) Perpajakan Tingkat Dasar Angkatan I, dan Diklat Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Angkatan I. Lokasi penyelenggaraan diklat masih sama dengan diklat sebelumnya, yaitu Hotel Santika di Jalan Sultan Hasanuddin No.40, Maloku, Makassar. Baca Selengkapnya
  • Angkatan Pertama Pelatihan Motivasi & Pemberdayaan dan Analisis Beban Kerja

    (Tangerang Selatan) – Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan dua pelatihan bersamaan pada minggu keempat bulan Februari 2018, yakni Pelatihan Motivasi dan Pemberdayaan Angkatan I dan Pelatihan Analisis Beban Kerja Angkatan I. Kedua pelatihan tersebut diagendakan berlangsung selama lima hari, mulai dari 19 sampai dengan 23 Februari 2018. Pada hari pertama, kedua pelatihan tersebut dibuka secara bersamaan oleh para pimpinan dari Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi. Arif Rahmanto (Kepala Bidang PPPK) untuk Pelatihan Motivasi dan Pemberdayaan Angkatan I dan Mulyadi (Kepala Subbidang Penyelenggaraan) untuk Pelatihan Analisis Beban Kerja Angkatan I. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum Angkatan VII Tahun Anggaran 2018

    Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum diselenggarakan kembali di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Bogor pada hari ini Selasa , 20 Februari 2018, yang pada kesempatan ini diikuti oleh peserta dari angkatan VII Tahun Anggaran 2018. Bapak Iqbal Islami selaku Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membuka secara resmi pelatihan tersebut dengan didampingi oleh Bapak Sinung Prabowo selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan.   Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Lokakarya Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal Kelas Manajerial Angkatan I

    Untuk pertama kalinya Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan Lokakarya Penguatan, Revitalisasi, dan Optimalisasi Unit Kepatuhan Internal (PRO UKI) Kelas Manajerial Angkatan I pada tanggal 19 dan 20 Februari 2018.  Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Angkringan vs Restoran Tinjauan dari Aspek Keadilan Pajak

    Oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan)   Abstrak Sektor usaha kuliner saat ini tumbuh dengan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha kuliner dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa terdapat asas keadilan belum diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha sektor kuliner ini. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, beban pajak penghasilan sektor usaha kuliner yang menggunakan tempat usaha permanen berbeda dengan yang menggunakan tempat usaha tidak permanen atau bongkar pasang. Penulis memberikan gambaran dan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk masing-masing usaha tersebut. Kata kunci:Kuliner, asas keadilan, pajak penghasilan Baca Selengkapnya
  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pernyataan tanggung jawab yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung jawab unit akuntansi belum didasari dengan mekanisme penilaian ICOFR (Internal Control over Fiancial Reporting) atau PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik, sehingga diperlukan Penerapan, penilaian dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Baca Selengkapnya
  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Tahap Perencanaan Proses Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016