Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Kemampuan Menulis tingkat Dasar untuk Jafung AKPD Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA PENINDAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS PAWANG ANJING PELACAK LANJUTAN DJBC ANGKATAN I T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Lanjutan Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Lokakarya Customer Service Officer (CSO) Kantor Layanan Bersama Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Angkatan II di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Tindak Pidana Perpajakan (Untuk Jaksa dan Penyidik) Angkatan III Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Bulan Peduli Kanker Payudara Internasional (Breast Cancer Awareness)

    [Yogyakarta]Selasa, 24 Oktober 2017. Dalam rangka Bulan Peduli Kanker Payudara Internasional (Breast Cancer Awareness) untuk mewujudkan keluarga yang sehat, dan dalam rangka memperingati Hari Oeang ke 71, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan IVA Test dan Sadanis sebagai deteksi dini kanker serviks dan payudara secara gratis. Baca Selengkapnya
  • Kompetensi Penilai untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

    Tangerang Selatan], Selasa, 23 Oktober 2017. Hari ini Senin, 23 Oktober 2017 tepat pukul 08.00 Kepala Bidang Penyelenggaraan Bapak Rahadi, S. E., M. E, atas nama Kepala Pusdiklat KNPK membuka 3 (tiga) Diklat yaitu DTSS Fungsional Dasar Penilai Angkatan IV (Khusus Pegawai Direktorat Jenderal Pajak), DTSS Aplikasi SIMAN Tingkat Dasar Angkatan IV dan DTSS Pengelolaan BMN bagi Pengguna Angkatan III yang didampingi Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan II Bapak Drs. Yansen. Baca Selengkapnya
  • Praktik Pelayanan dalam DPK Excellent Frontliners Basic Angkatan IV

    (Tangerang Selatan)  Hari ini, Senin pagi, 23 Oktober 2017, mulai dilangsungkan Diklat Peningkatan Kompetensi (DPK) Excellent Frontliners Basic Angkatan IV di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bertempat di Ruang F 208, 18 orang peserta diklat yang berasal dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan mengikuti rangkaian kegiatan pembukaan. Diklat yang ditujukan khusus bagi para pelaksana yang berada di garis terdepan organisasi dan secara langsung berhubungan dengan pihak luar ini diagendakan berakhir pada Kamis, 23 November 2017. Baca Selengkapnya
  • Memahami Kebijakan Fiskal Lebih Dalam

    [Bogor, 23 Oktober 2017]    Pada pagi hari ini, Senin tanggal 23 Oktober 2017, peserta sebanyak 60 orang menempati Aula Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan Diklat Kebijakan Fiskal dan Analisis Ekonomi Regional dan Lokakarya Audit dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Auditor APIP. Pada kesempatan ini, Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, membuka diklat secara resmi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

    Oleh: Kurniawan, SE Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai ASBTRAK Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (prosedural provision). Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision Baca Selengkapnya
  • OPTIMALISASI PENERTIBAN IPOR BERISIKO TINGGI (PIBT)

    Oleh: Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta  pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini yang mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi. Baca Selengkapnya
  • KETENTUAN TATA RUANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PROPERTI : SEBUAH ILUSTRASI

    Oleh: Nur Hendrastuti Widyaiswara Pusdiklat KNPK       Pendahuluan Baru-baru ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pembangunan Simpang Susun Semanggi II menggunakan dana perusahaan swasta berupa dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang dibayarkan oleh para pengembang kepada Pemda. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan KLB tersebut? Lebih lanjut masyarakat menjadi bertanya apakah keuntungan yang akan diperoleh Pengembang dengan membayarkan dana KLB tersebut sehingga mereka bersedia membayar, mengingat pembangunan simpang susun seperti ini tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar? Apabila dihubungkan dengan nilai tanah karena tanah merupakan obyek dari ketentuan mengenai KLB, maka pertanyaan ini akan menjadi jelas jawabannya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016