Mewujudkan Opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

[Bogor/ 11 Januari 2016]

Suara gegap gempita terdengar dari salah satu kelas di Gedung Anggrek Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan di pagi hari yang cerah ini. Rupanya, para peserta Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sedang bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara seremonial pembukaan diklat.

Pada diklat angkatan kedua ini, dua puluh dua pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang berasal dari KPPN dan Kanwil di seluruh Indonesia berkesempatan mengikuti pelatihan sebagai tahap awal pemerintah dalam usaha pendampingan penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Negara/Lembaga.110117 5

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat BPPK, Bapak Bambang Juli Istanto, memberikan ceramah sekaligus membuka kegiatan diklat didampingi oleh pejabat-pejabat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Beliau menyampaikan bahwa tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari masyarakat dapat ditunjukkan dengan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP yang disusun dan dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan berasal dari laporan keuangan yang disusun oleh K/L, sehingga perlu dilakukan pendampingan terhadap K/L dalam menyusun laporan keuangan agar LKPP yang dihasilkan berkualitas dan mendapatkan opini WTP dari BPK.110117 3

Sama seperti angkatan pertama yang dimulai dua hari sebelumya, peserta pada diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan K/L Angkatan kedua akan didampingi oleh pengajar-pengajar yang berkompeten yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kegiatan diklat akan diselenggarakan selama tiga hari kerja, dimulai dari tanggal 11 s.d. 13 Januari 2017. Setelah mengikuti diklat ini, para peserta diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang cukup untuk melaksanakan bimbingan kepada satker untuk menyusun laporan keuangan dan menelaah laporan keuangan satuan kerja pemerintah pusat sesuai peraturan yang berlaku.110117 4

Paling Banyak Dibaca

  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016