Arah Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Pengeuatan APBN dan Peningkatan Laporan Keuangan

1209171

[Tangerang Selatan], Selasa, 12 September 2017, Pagi ini Kepala Pusdiklat KNPK berkenan memberikan ceramah pada diklat DTSS Penatausahaan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang Angkatan II.

Tepat pukul 08.00 di ruang Aset Manajemen I, Kepala Pusdiklat KNPK Bapak Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., MM,. CA, memberikan ceramah dengan materi “Arah Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara untuk Penguatan APBN dan Peningkatan Laporan Keuangan”, beliau mengatakan bahwa Pengguna Wajib Menatausahakan Barang Milik Negara (tidak boleh tidak), dalam Penatausahaan Barang Milik Negara ada tiga unsur; Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Jika ketiga unsur tersebut di kerjakan dengan sebaik-baiknya akan membantu dalam Penguatan APBN, yaitu Penatausahaan Barang Milik Negara melalui PNBP yang meningkat dan biaya Pemeliharaan Barang Milik Negara akan menurun.

Beliau juga mengatakan ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatihkan dalam Pengadaan Barang Milik Negara yang harus diperhatikan, pertma bila biaya pemeliharaan sudah terlalu tinggi, kedua fungsi lembaga kedepan akan meningkat, pertimbanagan ketiga karena peraturan undang-undang.

1209172

1209173

1209174

1209175

1209176

1209177

1209178

1209179

1209170

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016