Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PELATIHAN TEKNIS PAWANG ANJING PELACAK DJBC LANJUTAN : CONTAINER EXAMINATION DOG T.A 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS INTELIJEN TAKTIS ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI MANIFES ANGKATAN II T.A 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA MANAJERIAL KEPALA KANTOR DJBC TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2018 DI PALEMBANG +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2018 DI MEDAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Optimalisasi Peran Bakohumas Pemerintah

    Penulis: Tangguh Sang PutroPranata Humas pada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan(Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan instansi penulis bertugas)   Koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, termasuk di bidang kehumasan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala dalam pelaksanaan kerjasama antar humas Pemerintah. Untuk menjembatani hal tersebut, pada tahun 2014 Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Baca Selengkapnya
  • Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

    Oleh: Irawan Purwo Aji Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan   Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers Nomor 17/2018 tanggal 28 Maret 2018 menyampaikan pengumuman Menteri Keuangan terkait kebijakan restitusi yang dipercepat. Dalam melaksanakan kebijakan restitusi yang dipercepat, Kementerian Keuangan memperluas kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu Wajib Pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, Wajib Pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha.Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dengan terbitnya ketentuan ini, diharapkan lebih banyak lagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi ini sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan menurunkan biaya karena proses pemeriksaan restitusi yang cukup memakan waktu yang lama. Dari sisi pemerintah, ketentuan ini dapat lebih fokus mengawasi Wajib Pajak dengan risiko tinggi karena sumber daya manusia yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi dapat dialihkan untuk hal ini.     Baca Selengkapnya
  • POTRET KOMPETENSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran pada satuan kerja berkenaan. Untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif dibuatlah unit kompetensi. Unit kompetensi adalah cara memotret target-target yang akan dicapai oleh KPA. Unit-unit kompetensi merupakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk melakasanakan tugas tersebut harus mempunyai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3). SK3 mencakup aspek pengetahun, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja. Melalui SK3, dan merupakan standardisasi bagi KPA, akan mendukung terwujudnya keprofesionalan KPA dalam melaksanakan fungsi dan tugas jabatannya. Kata Kunci: Kompetensi, Kuasa Pengguna Anggaran Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016