Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS LAYANAN INFORMASI TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS CUKAI LANJUTAN (BLENDED LEARNING) ANGKATAN I TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan V Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan IV Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan III Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS) PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • “APBN 2018: Uang Kita”

    [Yogyakarta] Kamis, 17 Mei 2018. Wajah-wajah ceria nan muda tampak memasuki area kantor Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta. Mungkin inilah untuk pertama kalinya BDK Yogyakarta diserbu oleh serombongan mahasiswa setelah berakhirnya era penyelenggaraan program diploma 1 Politeknik Keuangan Negara STAN di balai diklat. Tentu saja mereka datang tak hendak mengikuti diklat terkait keuangan negara. Baca Selengkapnya
  • Bahagia jadi orang Biasa tapi hasilnya Luar Biasa

    Jakarta, Pusdiklat Pajak. Menjadi pemimpin tidaklah mudah banyak hal yang harus dipersiapkan. Selain kompetensi teknis pemimpin juga harus memiliki visi, komunikasi yang baik dan dapat membangun sebuah relasi. 17 Mei 2018 para peserta pelatihan pembekalan eselon IV yang merupakan para Pejabat Eselon IV yang baru saja dilantik pada Direktorat Jenderal Pajak, mendapat ceramah motivasi dari Bapak Jan Burhanuddin yang merupakan mantan eksekutif ASTRA. Baca Selengkapnya
  • Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan: “APBN kita meningkat setiap tahun, mengapa masih ada kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan rendahnya daya saing dan produktifitas?”

    [Palembang] 15 Mei 2018. Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN di Balai Diklat Keuangan Palembang telah dibuka Senin, 14 Mei 2018, oleh Kepala BDK Palembang, Iwan Khrisnawan. Hari ini, Selasa 15 Mei 2018, para peserta mendapat pembekalan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso, berupa ceramah dengan tema “Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas”. Baca Selengkapnya
  • NTC and JICA Goes to Pusdiklat Pajak

    Jakarta, Pusdiklat Pajak. Pada tanggal 14 Mei 2018 Pusdiklat pajak menerima kunjungan kerja dari delegasi National Tax College (NTC) dan Japan International Coorperation Agency (JICA). Delegasi tersebut disambut langsung Bapak Hario Damar selaku Kepala Pusdiklat Pajak. Selain NTC dan JICA perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak juga turut hadir dalam kunjungan tersebut. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

CONSCIOUS COMPETENCE LEARNING MODEL

 

CONSCIOUS COMPETENCE LEARNING MODEL

 

(Dari Tidak Menyadari Bahwa Dirinya Tidak Mampu Menuju Kemampuan Yang Tidak Disadari)

 

Oleh :

 

Widyarini, S.Psi.

 

 

Abstrak 

 

Conscious Competence Learning Model (CCLM) menjelaskan bagaimana proses belajar individu dan tahapan-tahapan yang dilaluinya dalam proses pembelajaran tersebut hingga seseorang menguasai suatu kompetensi atau ketrampilan tertentu.  Konsep Conscious Competence Learning Model (CCLM) pada awalnya dicetuskan oleh Abraham Maslow dengan teori Four Statge of Learning, kemudian dikembangkan oleh beberapa praktisi training secara terpisah, salah satunya adalah Noel Burch yang bekerja untuk US Gordon Training International Organisation sekitar tahun 1970-an. Tahapan pembelajaran dalam CCLM terdiri dari : Unconscious Incompetence, Conscious Incompetence, Conscious Competence dan Unconscious Competence.

 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung tidak jarang seseorang menemui kesulitan dan hambatan. Kesulitan yang muncul seringkali berkaitan dengan “rasa sulit” yang muncul karena justifikasi yang mereka buat terhadap pengalaman diri sendiri selama mengikuti proses belajar tersebut. Justifikasi terhadap diri sendiri seperti : “Aku tidak mampu melakukannya dengan benar”, atau “Saya tidak cukup bagus melakukannya” atau bahkan “Saya tidak akan pernah bisa mempelajarinya….”, menjadi penghambat mental yang signifikan dalam proses pembelajaran. Perasaan semacam itu muncul karena orang tersebut tidak memahami kondisi kompetensi yang dia miliki saat ini, sehingga dia tidak tahu, kalau mau belajar  mau mulai dari mana. Tulisan ini membahas tentang tahapan belajar, yang awalnya diperkenalkan oleh Abraham Maslow sebagai Four Stage of Learning (Empat tahapan dalam belajar) pada tahun 1940-an.

Pemahaman tentang stage atau tahapan dalam belajar akan membantu seseorang untuk tetap fokus pada apa yang ingin dia capai dalam proses pembelajaran tersebut, tanpa kecemasan atau perasaan negatif tentang bagaimana caranya belajar. Bagi para pendidik, pengajar, fasilitator maupun para trainer, pemahaman terhadap CCLM ini juga sangat penting.  Seringkali para pendidik, pengajar, fasilitator maupun para trainer bertindak terburu-buru dalam memberikan materi pembelajaran atau pelatihan, tanpa berusaha terlebih dahulu memahami kondisi awal para pelajarnya / trainee-nya.  Mereka seringkali beranggapan bahwa para siswanya adalah orang-orang yang sudah mengetahui pengetahuan / ketrampilan apa (kompetensi macam apa) yang mereka butuhkan, dan seberapa banyak yang mereka butuhkan agar mereka bisa efektif.  Padahal bisa jadi diantara calon pelajar atau siswa tidak menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak mampu. Dia juga tidak tahu apa relevansinya pengetahuan dan ketrampilan itu dengan dirinya. Akibatnya mereka tidak termotivasi untuk mempelajari suatu pengetahuan dan ketrampilan baru, karena memang tidak tahu apa yang tidak diketahuinya.  

Konsep Four Stage of Learning ini selanjutnya dikembangkan secara terpisah oleh beberapa orang. Beberapa diantaranya menggunakan beberapa istilah yang berbeda, seperti Learning Matrix, Conscious Competence Matrix,atau The Conscious Competence Ladder    meskipun esensinya adalah sama. Salah satu praktisi pelatihan yang mengembangkan konsep ini  adalah Noel Burch yang bekerja untuk US Gordon Training International Organisation pada tahun 1970-an. Noel Burch menggunakan terminologi Consious Competence Learning Matrix (CCLM) sedangkan W Lewis Robinson, menggunakan istilah 'conscious competence' . Dan ternyata pada tahun 1969 Martin M Broadwell juga pernah menjelaskan konsep 'conscious competence' model, dalam artikelnya yang berjudul 'Teaching for Learning'. Dalam naskah ini, penulis menggunakan istilah Consious Competence Learning Model (CCLM).  

Conscious Competence Learning Model (CCLM) menjelaskan tentang bagaimana individu belajar dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses pembelajaran tersebut hingga seseorang menguasai suatu kompetensi tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan unduh file yang menyertai artikel ini

 

 

 

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? Sebuah Studi Rinci Pasca Berlakunya PP 34 Tahun 2017

    Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? (Pengenaan PPh atas Rumah Kos setelah berlakunya PP 34 Tahun 2017) Irawan Purwo Aji Widyaiswara BDK Balikpapan Pendahuluan Dengan berkembangnya kebutuhan tempat tinggal di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar, semakin berkembang juga usaha rumah kos. Rumah kos tersebut tersebar di beberapa tempat baik rumah kos dengan fasilitas sederhana maupun fasilitas yang sangat mewah, tentu saja dengan harga yang sangat mahal. Sistem pembayaran sewa rumah kos tersebut juga beragam, ada yang bulanan ada pula yang tahunan. Bahkan saat ini ada yang menyediakan rumah kos dengan tarif harian maupun mingguan. Dengan meningkatnya usaha rumah kos, tentu saja akan meningkatkan penghasilan dari Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Namun dalam kenyataannya, banyak pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik karena belum memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut salah satunya disebabkan karena Wajib Pajak masih kebingungan apakah harus melaporkan PPh atas rumah kos dengan menggunakan tarif 10% (sesuai PP Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002) atau menggunakan tarif 1% (sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013). Himbauan kewajiban perpajakan untuk Rumah Kos yang disampaikan oleh petugas pajak pun masih belum sama, ada yang berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 dan ada juga yang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.   Baca Selengkapnya
  • Menjadi Admin Media Sosial Pemerintah di Jaman Now

    MENJADI ADMIN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DI JAMAN NOW Oleh:Siko Dian Sigit Wiyanto (Pranata Humas Ahli, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan) Media sosial dapat dikatakan sebagai media masa kini karena penetrasi internet dan membaiknya paket data yang membuat khalayak lebih mengandalkan akses internet dalam mengolah informasi. Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dari setengah lebih penduduk Indonesia yakni sebesar 262 juta penduduknya, atau 54,68% sudah menggunakan internet. Sedangkan berdasarkan data Hootsuite.com, pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 130 juta. Lebih lanjut, ternyata platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Youtube sebesar 43%, Facebook sebesar 41%, Whatsapp sebesar 40%, dan Instagram sebesar 33%. Baca Selengkapnya
  • Potensi PBB Perikanan Tangkap di Indonesia

    Oleh: Darwin (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pajak)   Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Salah satu sektor PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Sektor Lainnya yang mencakup subsektor perikanan tangkap. Subsektor perikanan tangkap merupakan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh pengusaha perikanan dengan mengambil hasil laut berupa ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini mencoba untuk menggali potensi PBB usaha perikanan tangkap dari lautan yang ada di wilayah NKRI   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016