Angkringan vs Restoran Ditinjau dari Aspek Keadilan Pajak

Oleh

Irawan Purwo Aji

(Widyaiswara BDK Balikpapan)

 

Abstrak

Sektor usaha kuliner saat ini tumbuh dengan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha kuliner dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa terdapat asas keadilan belum diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha sektor kuliner ini. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, beban pajak penghasilan sektor usaha kuliner yang menggunakan tempat usaha permanen berbeda dengan yang menggunakan tempat usaha tidak permanen atau bongkar pasang. Penulis memberikan gambaran dan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk masing-masing usaha tersebut.

Kata kunci:Kuliner, asas keadilan, pajak penghasilan

 

 

 

A.    Pendahuluan

Kuliner, merupakan sesuatu hal yang saat ini sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia. Mereka sering memburu kuliner yang ada di suatu daerah, baik yang terdapat di pelosok desa maupun di pusat kota hanya untuk menuruti gaya hidup. Banyaknya permintaan kebutuhan akan kuliner ini membuat kegiatan usaha di sektor kuliner ini tumbuh dengan pesat.

Sebagai contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor usaha kuliner bermunculan dengan cepat baik di daerah perkotaan seperti di sekitaran Malioboro, Gejayan, atau Seturan, maupun di daerah pinggiran seperti di Pakem, Pajangan atau Pleret. Dengan banyaknya usaha-usaha kuliner yang terus bermunculan di berbagai tempat dapat meningkatkan sektor perekonomian negara kita dan secara tidak langsung dapat menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Apabila ditinjau dari aspek perpajakan, masih terdapat terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam penghitungan pajak penghasilan di sektor usaha kuliner ini bagi Wajib Pajak dengan peredaran usaha bruto dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Sejak Juli 2013, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha kuliner dengan memiliki tempat permanen, misalnya restoran dan warung makan akan berbeda pengenaan pajak penghasilannya dengan Wajib Pajak yang berjualan secara berpindah-pindah maupun menempati fasilitas umum, misalnya warung lesehan, pedagang keliling, dan angkringan.

Perbedaan pengenaan pajak penghasilan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan bagi Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha kuliner tersebut sehingga mereka merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan. Apabila kondisi demikian tidak segera dibenahi, tidak menutup kemungkinan pemenuhan kewajiban perpajakan dari sektor kuliner ini tidak dapat berjalan dengan baik

 

B.    Permasalahan

Permasalahan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini. Pemerintah harus merumuskan pengenaan pajak penghasilan yang sesuai bagi sektor usaha kuliner ini agar kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha kuliner ini dapat terlaksana dengan baik. Ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, belum dapat mengakomodir prinsip keadilan dalam pengenaan pajak.

 Meskipun angkringan dan restoran bergerak di bidang usaha yang sama, yaitu sektor usaha kuliner, namun Wajib Pajak yang bergerak di bidang tersebut merasa belum mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan karena adanya perbedaan ketentuan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Angkringan sebagai salah satu contoh usaha sektor kuliner dengan tempat usaha tidak permanen diterapkan ketentuan dan tarif pajak yang berbeda dengan restoran sebagai salah satu contoh usaha yang memiliki tempat permanen.

 

C.   Tinjauan Literatur

Keadilan merupakan salah satu asas yang seringkali menjadi pertimbangan utama dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan akan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Jika timbul persepsi bahwa pajak hanya merupakan upaya-upaya law enforcement bagi mereka yang menghindarinya, sementara disisi lain terlihat jelas bahwa golongan masyarakat yang kaya justru membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya mereka bayar, sulit diharapkan terciptanya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para Wajib Pajak. (Rosdiana dan Tarigan, 2005)

Menurut Waluyo, 2013, masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan antara lain sebagai berikut:

a.    Keadilan horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b.    Keadilan vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak adil apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 4 ayat (2)  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Wajib Pajak harus menghitung pajak penghasilan yang terutang dan melaporkannya sendiri melalui Surat Pemberitahuan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (bulan) pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur di Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk orang pribadi yang bergerak di sektor usaha kuliner dibagi menjadi beberapa klasifikasi sesuai usahanya dengan perincian antara lain sebagai berikut:

 

Tabel 1

Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Wajib Pajak Orang Pribadi

No

KLU

Uraian KLU

Norma Penghitungan Penghasilan Neto WP OP

(dalam persen)

10 Ibukota Provinsi

Ibukota Provinsi Lainnya

Daerah lainnya

1

56101

Restoran

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/ rumah makan dari instansi yang membinanya

25

20

20

2

56102

Warung Makan

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapatkan ijin dan surat keputusan dari instansi yang membinanya

25

20

20

3

56103

Kedai Makanan

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau di bongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain

25

20

20

4

56104

Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, dan lain-lain.

25

20

20

5

56303

Rumah Minum/ Kafe

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya atau belum

25

20

20

6

56304

Kedai Minuman

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran yang menjual dan menyajikan utamanya minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau di bongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya.

25

20

20

Keterangan: Berdasarkan Per-17/PJ/2015, 10 (sepuluh) Ibukota Provinsi adalah Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak.

 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, disampaikan hal sebagai berikut:

a.    Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

b.    Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1.    Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

2.    Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

c.    Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi tersebut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1.    Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat di bongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

2.    Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

 

Atas hal tersebut, sektor usaha kuliner yang berupa restoran, warung makan, dan rumah minum/kafe dikenakan pajak penghasilan secara final sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sedangkan sektor usaha kuliner yang menggunakan sarana bongkar pasang atau pedagang keliling seperti kedai makanan atau angkringan, dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut Wikipedia, angkringan adalah sebuah gerobak dorong untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman di pinggir jalan yang biasanya ada di daerah Jawa Tengah maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerobag angkringan biasanya ditutupi dengan terpal plastik dan bisa memuat sekitar 8 orang pembeli. Beroperasi mulai sore hari dan hanya mengandalkan penerangan dari lampu jalan dan senthir (penerangan tradisional). Sedangkan restoran atau rumah makan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan, adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

 

D.   Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengkajian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara meneliti perundang-undangan, bahan pustaka serta data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai dasar bahan penelitian.

 

E.    Analisis dan Pembahasan

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sejak bulan Juli 2013, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengenaan pajak penghasilan di sektor usaha kuliner. Adanya perbedaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan bagi Wajib Pajak. Mereka merasa bergerak di sektor usaha yang sama namun berbeda dalam perlakuan pengenaan pajak penghasilan.

Contoh Agus Budiman memiliki usaha restoran “Mina Eco” yang berlokasi di Jalan Damai, Yogyakarta. Restoran seluas 200m2 ini menyajikan segala jenis masakan ikan laut. Di seberang restoran tersebut, Slamet Basuki mendirikan angkringan dan lesehan di trotoar yang buka dari sore hari sampai dengan malam hari. Selain menjual makanan khas angkringan, Slamet Basuki juga menyajikan masakan ikan air tawar. Kedua usaha tersebut sama-sama bergerak di sektor kuliner, namun hanya berbeda tempat usahanya. Agus Budiman memiliki tempat usaha permanen, sedangkan tempat usaha Slamet Basuki dilakukan secara bongkar pasang tenda, karena berada di trotoar. Berikut disajikan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk sektor usaha kuliner sehingga dapat terlihat perbedaan dalam pengenaan pajak penghasilan

 

Tabel 2

Simulasi penghitungan PPh terutang

No

Uraian

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang (dalam rupiah)

Asumsi

 rata-rata peredaran usaha bruto Rp25 juta

Asumsi

rata-rata peredaran usaha bruto Rp50 juta

Asumsi

 rata-rata peredaran usaha bruto Rp 100 juta

Asumsi

rata-rata peredaran usaha bruto Rp 200 juta

Angkringan dan Lesehan milik Slamet Basuki

 

 

 

 

1

Peredaran usaha bruto / bulan

25.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

2

Peredaran usaha bruto / tahun

300.000.000

600.000.000

1.200.000.000

2.400.000.000

3

Penghasilan Neto

(Norma Penghitungan Penghasilan Neto 20%)

60.000.000

120.000.000

240.000.000

480.000.000

4

Penghasilan Tidak Kena Pajak (status K/2)

63.000.000

63.000.000

63.000.000

63.000.000

5

Penghasilan Kena Pajak

0

57.000.000

177.000.000

417.000.000

6

PPh terutang

0

3.550.000

21.550.000

74.250.000

 

 

 

 

 

 

Restoran “Mina Eco” milik Agus Budiman

 

 

 

 

1

Peredaran usaha bruto / bulan

25.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

2

PPh terutang / bulan

(sesuai PP 46/2013)

250.000

500.000

1.000.000

2.000.000

3

PPh terutang / tahun

(sesuai PP 46/2013)

3.000.000

6.000.000

12.000.000

24.000.000

 

 

 

 

 

 

Selisih PPh terutang

(3.000.000)

(2.450.000)

9.550.000

50.250.000

 

Dari simulasi di atas terlihat perbedaan PPh terutang antara sektor usaha kuliner yang memiliki tempat usaha permanen dengan sektor kuliner yang tidak memiliki tempat usaha permanen atau bongkar pasang. Penghitungan di atas terlihat bahwa beban pajak yang ditanggung oleh Agus Budiman lebih besar daripada Slamet Basuki ketika peredaran usaha per bruto sama-sama sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp50.000.000,00. Bahkan pada saat rata-rata peredaran usaha bruto per bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Slamet Basuki tidak perlu membayar pajak penghasilan karena Penghasilan Kena Pajak masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sedangkan Agus Budiman tidak mendapatkan fasilitas Penghasilan Tidak Kena Pajak karena dikenakan pajak penghasilan final.

Pada saat rata-rata peredaran usaha bruto per bulan keduanya sama-sama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Agus Budiman akan membayar pajak penghasilan lebih kecil daripada Slamet Basuki karena penghitungan pajak penghasilan Slamet Basuki telah menggunakan tarif progresif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan horizontal yang telah disebutkan diatas. Kedua Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto yang sama dan tanggungan keluarga juga sama namun dikenakan pajak penghasilan yang berbeda.

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha kuliner. Mereka secara alamiah pasti akan memilih melakukan pembayaran pajak yang lebih kecil, karena mereka berpendapat bergerak di sektor usaha yang sama tetapi dikenakan pajak penghasilan yang berbeda. Hal ini akan berpengaruh ke dalam tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan ketentuan karena merasa tidak terdapat keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan.

 

F.    Kesimpulan

Berkembangnya sektor usaha kuliner di berbagai tempat pada akhir-akhir ini dapat membantu tumbuhnya perekonomian negara dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Dibutuhkan kesadaran dari para pelaku usaha kuliner tersebut agar berperan serta dengan baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran tersebut akan timbul jika pemerintah telah menerapkan asas keadilan dalam pemungutan pajak.

Kebijakan perpajakan oleh pemerintah terhadap sektor usaha kuliner saat ini belum mencerminkan asas keadilan. Dengan membedakan pengenaan pajak berdasarkan tempat usaha, terjadi perbedaan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak pelaku usaha ini.

Pemerintah harus dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang tepat agar Wajib Pajak merasa diperlakukan dengan adil. Sektor usaha yang sejenis sebaiknya dikenakan pajak dengan tarif dan ketentuan yang sama.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sejak bulan Juli 2013.

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan.

 

Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, (2005), Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.

 

Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

 

Wikipedia, Angkringan, (online), https://id.wikipedia.org/wiki/Angkringan

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016