Menjadi Admin Media Sosial Pemerintah di Jaman Now

MENJADI ADMIN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DI JAMAN NOW

Oleh:Siko Dian Sigit Wiyanto
(Pranata Humas Ahli, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan)

Media sosial dapat dikatakan sebagai media masa kini karena penetrasi internet dan membaiknya paket data yang membuat khalayak lebih mengandalkan akses internet dalam mengolah informasi. Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dari setengah lebih penduduk Indonesia yakni sebesar 262 juta penduduknya, atau 54,68% sudah menggunakan internet. Sedangkan berdasarkan data Hootsuite.com, pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 130 juta. Lebih lanjut, ternyata platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Youtube sebesar 43%, Facebook sebesar 41%, Whatsapp sebesar 40%, dan Instagram sebesar 33%.

Pertumbuhan pesat media sosial menjadi salah satu kanal komunikasi instansi pemerintah sebenarnya sudah dimulai sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Hanya saja pada saat itu, dampak media sosial tidak secepat sekarang. Hal ini karena pemilik gadget yang memudahkan orang mengakses media sosial juga tidak sebanyak sekarang. Pada saat awal mula media sosial muncul di Indonesia seperti Friendster, fungsinya hanya sebatas have a fun. Dengan demikian berita di media mainstream masih dianggap sebagai satu-satunya indikator opini publik. Sehingga ini berpengaruh terhadap humas instansi Pemerintah dalam mengelola program komunikasinya, baik yang proaktif maupun yang reaktif.

Media sosial saat ini menjadi salah satu sumber pemberitaan di media mainstream. Sebagai contoh kebakaran di Mal Sarinah Jakarta Pusat yang terjadi pada Oktober tahun 2015. Munculnya berita itu berasal dari sebuat cuitan di Twitter oleh salah seorang netizen. Cuitan ini mengundang awak media online untuk meliput langsung ke tempat kejadian. Aksi admin media sosial Angkatan Udara dan Direktorat Jenderal Pajak pun kadang-kadang menjadi berita di media online. Di satu sisi, hal ini sangat baik karena adanya antusiasme awak media, khususnya media online terhadap akun medsos Pemerintah. Media sering memberitakan aksi public figur seperti artis di media sosial menjadi komoditas berita. Meski sebagian kalangan menilai bahwa awak media yang mengambil berita dari media sosial seorang tokoh atau suatu instansi merupakan lazy journalism.

Baik 'Airmin' (sebutan admin media sosial Twitter TNI AU) dan 'Taxmin' (sebutan admin media sosial Twitter Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) menjadi contoh bahwa citra Pemerintah tidak harus kaku dan birokratis. Meski demikian, persona ini merupakan pilihan. Tidak berarti persona yang gaul dan kekinian menunjukkan menjadi best practices. Setiap instansi Pemerintah memiliki pilihan karakter masing-masing sesuai dengan branding yang ingin dibentuk. Hal yang paling penting adalah bagaimana menciptakan engagement dengan netizen yang menjadi key primary audience komunikasi melalui media sosial.

Saat ini dan untuk seterusnya, engagement di media sosial menjadi ukuran untuk menilai sukses tidaknya komunikasi melalui media sosial. Sekarang bukan jamannya lagi para pengelola media sosial menargetkan banyaknya follower. Follower bisa dibeli dan bahkan banyak akun bot (robot) yang bisa diciptakan dengan mudah. Pada beberapa aplikasi pemantau media sosial, akun-akun bot ini mudah dikenali. Pertumbuhan follower secara organik lebih berharga daripada follower yang dibeli. Follower banyak bukan berarti dampak informasi yang disampaikan akan pasti dilihat semua follower. Hal ini karena algoritma media sosial menerapkan kebijakannya masing-masing. Seperti Facebook yang pada saat ini hanya 10% saja follower yang bisa melihat konten terunggah. Engagement ini bisa diukur dari interaksi seperti retweet/reshare, like, atau komentar. Percuma saja jika memiliki banyak follower tapi tidak ada interaksi. Apalagi follower bukan target audience utama yang disasar.

Dewasa ini, akun media sosial tidak hanya dimiliki oleh instansi pusat, tapi juga unit vertikal. Meski kadang sebuah Kementerian/Lembaga belum ada landasan hukum yang mengaturnya. Tentu saja akun-akun di unit vertikal harus diatur agar sejalan dengan kebijakan komunikasi di tingkat pusat. Lebih dari itu, akun kantor vertikal dapat menjadi influencer dari kalangan internal. Penulis mencermati beberapa hambatan unit vertikal dalam mengelola. Saat menjadi narasumber di Community of Practices yang diselenggarakan BDK Balikpapan pada 7 April 2018, penulis mendapatkan pemaparan terkait beberapa kendala yang dihadapi oleh para admin pengelola Media sosial untuk kantor vertikal Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Timur.

Pertama adalah tidak ada akun media sosial yang dedicated menjalankan tugasnya. Menjadi admin media sosial artinya harus memiliki konsentrasi penuh selama 24/7. Bahkan untuk instansi besar seperti Kementerian Keuangan, dibutuhkan lebih dari seorang yang dedicated mengelola media sosial. Distraksi pekerjaan lain akan sangat mengganggu konsentrasi admin media sosial. Terlebih lagi, media sosial pemerintah adalah salah satu alat komunikasi kepada publik dengan demikian menjadi salah satu alat untuk menjaga reputasi Pemerintah. Uraian tugas admin media sosial bukan hanya asal upload dan memberikan tanggapan atas komentar netizen. Lebih dari itu, para admin media sosial harus merancang digital content planning sehingga konten yang dipublikasikan benar-benar terprogram dan selaras dengan strategi komunikasi instansi.

Kedua adalah manajemen konten akun media sosial pemerintah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang seharusnya ditampilkan pada sebuah akun media sosial pemerintah? Apakah kegiatan seremonial seperti penandatanganan kontrak kinerja yang tidak harus diketahui publik? Sekali lagi, kita kembali ke dasar tujuan adanya media sosial pemerintah yakni menyampaikan informasi ke publik agar mendukung dan/atau mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlu pilah-pilih mana saja konten yang bisa dipublikasikan melalui media sosial. Jangan terjebak pada rutinitas seperti publikasi kegiatan seremonial kantor yang sebenarnya tidak perlu diketahui publik.

Ketiga adalah masalah hardware dan software. Dalam membuat konten multimedia yang akan diunggah ke akun media sosial, dibutuhkan peralatan multimedia yang memadai seperti handphone kelas high end atau kamera dengan spesifikasi tinggi. Selailn itu, software yang dipakai pun harus berlisensi seperti Photoshop, Final Cut Pro, Adobe Premier, dsb yang rata-rata dipasaran harganya sangat mahal. Dengan demikian, perlu dukungan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kinerja admin media sosial tersebut. Selain itu, jaringan internet dengan bandwith besar juga penting. Sebagai contoh, beberapa konten ada yang berupa tutorial atau film dokumenter butuh akses internet yang kencang agar dapat di-upload secepatnya.

Keempat, dalam menjalankan tugas sebagai admin media sosial dibutuhkan panduan kerja. Panduan kerja adalah pengejawantahan dari SOP. Panduan kerja ini berfungsi agar proses pengelolaan media sosial memiliki standard. Sehingga siapapun yang menjadi admin dapat menjalankan tugasnya dan konsisten dengan gaya admin sebelumnya. Tidak melulu admin media sosial akan terus terusan menjadi admin media sosial di kantor tersebut. Adakala seorang admin media sosial dapat mengalami mutasi atau bahkan promosi. Panduan pengelolaan media sosial dapat berisi persona, gaya bahasa, konsep konten, dsb.

Diharapkan kendala-kendala tersebut menjadi perhatian bagi setiap pihak yang berwenang. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mencapai trust publik terhadap pemerintah. Media sosial adalah salah satu alat yang sangat efektif, oleh karena itu perlu dukungan bersama.

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016