Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Quo Vadis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara


[Bogor] Kamis, 5 September 2013. BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk "Quo Vadis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara". Seminar ini diikuti oleh 240 peserta dari kementerian /lembaga. Dibuka oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Lalu Hendry Yujana, dan Keynote speech oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang diwakili oleh Direktur BMN, Dodi Iskandar.

Di sesi pertama, Prof. Gudono, Ph.D., CMA. Akt. dari Universitas Gajah Mada memaparkan materi tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara. Mengawali presentasinya, Prof. Gudono menyebutkan bahwa pembahasan terkait Barang Milik Negara (BMN) penting, tapi sering pembahasan tereduksi karena terlalu fokus pada aspek adminsitrasi, padahal BMN bersifat multidimensi keuangan, politik, moral, skill, administrasi (governance), maupun social welfare. Terkait perencanaan asset, Prof Gudono juga menyebutkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti permasalahan lingkungan, keberlanjutan, ketahananan, pengelolaan aset secara keseluruhan, dan peningkatan tuntutan masyarakat.

"Ada Perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan aset publik, dari asset administrator menjadi asset manager", ungkap Asep Suryadi dari Direktorat BMN DJKN, mengawali pemaparannya pada sesi yang kedua. Idealnya, pengelolaan BMN dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan BMN. Siklus tersebut diawali dengan perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Semua proses ini didasari dengan tiga standar, yaitu Standar Biaya Umum (SBU), standar barang, dan standar kebutuhan.

Pada sesi terakhir, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D dari Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan pemaparannya tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Dalam Perspektif Rencana Kerja Pemerintah. "Kalau kita mengelola BMN, berarti kita mengelola instrumen, nah cara berpikir kita adalah bagaimana cara mengelola instrumen (anggaran) dalam menunjang pembangunan nasional" ungkapnya.

Hakcipta © 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Powered by Joomla!