• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1

Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan III Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Pengantar Perpajakan Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Angkatan I Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman tentang Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Beracara di Pengadilan Tahun 2014 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Workshop SAIBA Mitra Kerja KPPN Manado, KPPN Bitung, dan KPPN Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI WORKSHOP PEMERIKSAAN PENUMPANG WANITA TA. 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL RE-EVALUASI DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Berita Balikpapan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lihat semua berita

Artikelindeks

  • Penyerahan Jaminan Pemeliharaan, Kewajiban Atau Hak Penyedia

    PENYERAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN, KEWAJIBAN ATAU HAK PENYEDIA Oleh Abu Sopian Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang Artikel dapat didownload pada link di bawah ini Artikel Baca Selengkapnya
  • Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Kegiatan Investasi Publik Oleh Pemerintah Daerah

    Oleh: Iqbal Islami *) ABSTRAK Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastuktur guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tinggi. Namun demikian, sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah untuk membiayainya terbatas. Oleh karena itu, sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan sumber yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Salah satu bentuk pinajaman daerah adalah berupa penerbitan obligasi daerah yang dijual di pasar modal. Obligasi daerah ini dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk pembiayaan investasi publik dari pemerintah daerah. Investasi sektor publik yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah adalah investasi yang menghasilkan penerimaan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan, maka pemerintah daerah perlu untuk membangun kapasaitas internal untuk dapat mengelola obligasi daerah tersebut mulai dari tahap penerbitan hingga pertanggungjawaban. Keywords: obligasi daerah; investasi publik; pinjaman daerah A. Pendahuluan                                                                                     Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal. Di tengah kurangnya sumber-sumber dana untuk pembangunan daerah maka penerbitan obligasi daerah ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk investasi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Penerbitan obligasi daerah akan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Sesuai dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2013 dimana Pemerintah terus berupaya dan mendorong agar penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur maka setiap pemerintah daerah perlu untuk membangun kapasitas agar dapat memanfaatkan peluang ini. Jika tidak maka peluang ini tidak akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. B. Sumber Pembiayaan Daerah Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sendiri sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan dipungut oleh Pemerintah dan dialokasikan ke masing-masing pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). Selain PAD dan dana perimbangan, sumber pendapatan lain adalah lain-lain pendapatan. Berdasarkan data tahun 2012, daerah masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah dalam bentuk DAU dan DAK yang mencapai 69% dan DBH sebesar 11% dari total pendapatan. PAD sendiri hanya mencakup 9% dari total pendapatan. Dari sisi belanja, pada tahun 2012, daerah-daerah menghabiskan belanjanya sebagian besar untuk untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, bantuan sosial dan lain-lain yaitu masing-masing mencapai 49%, 19%, 9% dari total belanja. Akibatnya, dana yang dapat dialokasikan untuk belanja modal hanya mencapai 23%. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan kemampuan daerah untuk dapat membangun sarana dan prasarana publik menjadi terbatas. Karena pendapatan daerah yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah maka pemerintah daerah akan menggunakan penerimaan yanga bersumber dari pembiayaan. Secara rata-rata, pada tahun 2012, penerimaan daerah yang bersumber dari pembiayaan adalah sebesar 6%. Rendahnya persentase ini menunjukkan bahwa peluang untuk mencari sumber dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal masih terbuka lebar. Salah satu sumber pembiayaan adalah pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Berbeda dengan pendapatan, penerimaan yang berasal dari pinjaman mengandung kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjamannya dan juga bunganya. Oleh sebab itu, penggunaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban yang timbul tersebut agar tidak membahayakan keuangan daerah. Pinjaman daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, perlu diingat pinjaman daerah mengandung risiko keuangan yang tidak kecil berupa ketidakmampuan membayar kembali (default) pokok pinjaman dan/atau bunganya. Oleh sebab itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab (prudent). Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah pada khususnya dan stabilitas ekonomi dan moneter pada umumnya. Dari segi sumbernya, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Dari sudut jangka waktunya pinjaman daerah dapat berupa pinjaman jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Pinjaman jangka pendek hanya digunakan untuk menutup kekurangan arus kas. Sumber pinjaman jang pendek ada tiga yaitu pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan dapat menggunakan pinjaman daeran. Apabila sumber dananya menggunakan pinjaman daerah maka pinjaman yang dapat digunakan adalah berupa pinjaman jangka menengah. Sumber pinjaman jangka menengah adalah sama dengan pinjaman jangka pendek ditambah satu sumber lagi yaitu dari Pemerintah. Berbeda dengan pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik atau investasi publik. Dari segi sumbernya pinjaman jangka panjang dibedakan menjadi dua kategori yang dibedakan berdasarkan apakah investasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan penerimaan atau tidak dan bentuk penerimaannya. Apabila investasi yang dilakukan dapat : menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut; menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau memberikan manfaat ekonomi dan sosial. pelayanan air minum; penanganan limbah dan persampahan; transportasi; rumah sakit; pasar tradisional; tempat perbelanjaan; pusat hiburan; wilayah wisata dan pelestarian alam; terminal dan sub terminal; perumahan dan rumah susun; pelabuhan lokal dan regional. maka sumber pinjamannya jangka panjangnya adalah sama dengan pinjaman jangka menengah. Untuk sumber pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat yaitu berupa penerbitan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Penerimaan diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana yang dibangun. Artinya apabila kegiatan investasi yang dilakukan tidak menghasilkan penerimaan langsung atas penggunaan sarana dan prasarana maka investasi tersebut tidak boleh menggunakan dana dari penerbitan obligasi daerah. C. Investasi yang Dapat Dibiayai dengan Obligasi Daerah Kegiatan-kegiatan investasi publik yang dapat dibiayai dengan penerbitan obligasi daerah antara lain berupa investasi untuk kegiatan-kegiatan berikut: Jenis-jenis investasi di atas dapat menggunakan obligasi daerah karena atas penggunaanya pemerintah daerah dapat menerapkan pungutan langsung kepada para penggunanya. Walaupun investasi publik yang dilakukan harus menghasilkan penerimaan namun dalam peraturan perundang-undangan tidak ditentukan jumlah minimum penerimaan yang harus diperoleh. Pada waktu investasi yang dilakukan telah mencapai tahap operasional, jumlah penerimaannya pun tidak dipersyaratkan harus dapat mencapai titik impas atau dapat menutup seluruh biaya operasional yang timbul. Bahkan, penerimaan yang dihasilkan juga tidak dipersyaratkan harus dapat memenuhi kebutuhan untuk pembayaran bunga dan pokok dari obligasi daerah yang diterbitkan. Dengan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa investasi publik yang dilakukan tidak harus memenuhi kelayakan keuangan dengan menggunakan kriteria yang umum digunakan pada investasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, investasi publik yang dilakukan dapat lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang penting dalam rangka penyediaan pelayanan publik walaupun mungkin saja secara komersial atau keuangan investasi tersebut tidak layak. Walaupun kegiatan investasi publik yang dibiayai tersebut tidak dipersyaratkan untuk memenuhi kelayakan secara keuangan atau komersial, namun investasi publik yang dilakukan harus dipastikan memberikan manfaat dalam peningkatan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa aspek pelayanan publik merupakan aspek yang lebih utama dibandingkan dengan aspek keuangan dalam menentukan apakah suatu investasi publik yang akan dibiayai dengan penerbitan obligasi daerah layak untuk dilakukan atau tidak. D. Proses Penerbitan Obligasi Daerah Kegiatan pengelolaan obligasi daerah meliputi kegiatan penerbitan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan obligasi daerah harus dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Dalam pelaksananya, pengelolaan obligasi daerah ini dilakukan gubernur, bupati, atau walikota dengan menunjuk unit kerja yang akan ditugaskan untuk melaksanakannya. Untuk dapat melakukan pengelolaan itu dengan baik, pemerintah daerah harus membangun kapasitas internal dengan menyediakan sumber daya yang cukup dan mampu untuk dapat mengelola obligasi daerah dengan baik. Pada bagian ini akan dijelaskan proses penerbitan obligasi daerah yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengajuan usulan dan persetujuan Menteri Keuangan, pernyataan pendaftaran penawaran umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah, dan penawaran umum obligasi daerah. Secara umum kegiatan-kegiatan dalam proses penerbitan obligasi daerah dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. ---- Sumber: Panduan Penerbitan Obligasi Daerah, DJPK, 2007 Tahap awal dari proses penerbitan adalah tahap perencanaan yaitu pemerintah daerah melakukan persiapan penerbitan obligasi daerah setidaknya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: menentukan Kegiatan; membuat Kerangka Acuan Kegiatan; menyiapkan Studi Kelayakan Kegiatan; membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman; membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR); dan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah. nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD; kesediaan pembayaran Pokok dan Bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitanObligasi Daerah.. Kerangka Acuan Kegiatan; Laporan penilaian studi kelayakan kegiatan yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan; perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD; perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR); surat persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah. jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan. jumlah nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan; penggunaan dana Obligasi Daerah; dan tanggung jawab atas pembayaran Pokok, Bunga, dan biaya surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-1 lampiran Peraturan Nomor IX.C.12; Prospektus, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.13; Prospektus ringkas, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.14; rencana jadwal Penawaran Umum; contoh surat Obligasi Daerah; laporan keuangan Daerah tahun terakhir yang disajikan berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.14 dan telah diaudit oleh Akuntan; surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan (comfort letter) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15; surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16; laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum; riwayat hidup dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek, dan Bendaharawan Proyek; Kontrak Perwaliamanatan antara Daerah dan Wali Amanat; pernyataan Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu: pernyataan Kepala Daerah sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-2 lampiran Peraturan Nomor IX.C.12; dan pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-3 lampiran Peraturan Nomor IX.C.12; laporan hasil studi kelayakan atas Proyek dan usaha Proyek dari Penilai; persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah; dan Peraturan Daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Panduan Penerbitan Obligasi Daerah, 2007 Pardede, Reslian, Peluang Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan Dari Sumber Non-APBN, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah, 2013 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu: Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah/ Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah Persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi hal-hal berikut: Setelah persiapan di daerah selesai maka proses selanjutnya adalah tahap pengajuan persetujuan Menteri Keuangan. Pada tahap persetujuan Menteri Keuangan, gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut: Berdasarkan surat usulan yang diterima, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah yang terdiri atas penilaian administrasi dan penilaian keuangan. Penilaian administrasi meliputi penilaian atas kelengkapan dokumen rencana penerbitan obligasi daerah dan kesiapan unit pengelola obligasi daerah. Dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola obligasi daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Penilaian keuangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meliputi penilaian atas tiga hal berikut: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya dokumen rencana penerbitan obligasi daerah secara lengkap dan benar. Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, pemerintah daerah selanjutnya dapat menyampaikan pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum obligasi daerah kepada OJK. Pernyataan pendaftaran ini diperlukan untuk mendapatkan pernyataan efektif guna melakukan penawaran umum obligasi daerah di pasar modal dari OJK. Dalam penawaran umum obligasi di pasar modal ini pemerintah daerah bertindak selaku Emiten. Dalam rangka penerbitan obligasi daerah ini, gubernur, bupati, atau walikota wajib menyampaikan peraturan daerah mengenai penerbitan obligasi daerah kepada OJK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebelum pernyataan efektif obligasi daerah. Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut: Pernyataan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah disampaikan oleh gubernur, walikota, atau bupati kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yang paling sedikit mencakup dokumen-dokumen berikut: Setelah pernyataan efektif dari OJK diterima maka penawaran umum obligasi daerah kepada masyarakat melalui pasar modal dapat dilakukan. Pernyataan efektif tidak berarti bahwa OJK memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui obligasi daerah ini. Pernyataan efektif dari OJK semata-mata berarti bahwa penawaran umum yang akan dilakukan telah menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. E. Pertanggungjawaban Obligasi Daerah Setelah proses penerbitan obligasi daerah selesai maka tahap selanjutnya dari kegiatan pengelolaan obligasi daerah adalah kegiatan pertanggungjawaban. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam tahap pertanggungjawaban adalah kegiatan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dan publikasi informasi. Kewajiban keuangan yang timbul adalah berupa kewajiban untuk membayar bunga obligasi dan pokok pinjamannnya, serta biaya lain jika ada seperti denda. Untuk memastikan pemerintah daerah mampu untuk membayar kembali pokok pinjaman obligasi daerah maka setiap tahun pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah. Dana cadangan tersebut tidak boleh digunakan sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran kembali obligasi daerah yang telah diterbitkan. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga obligasi daerah, pemerintah daerah wajib untuk menyampaikan perkiraan dana pembayaran bunga obligasi daerah kepada DPRD setiap tahun anggaran untuk dialokasikan dalam APBD. Selain kewajiban keuangan, pemerintah daerah juga harus memenuhi kewajiban yang bersifat administratif untuk membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan obligasi daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan obligasi daerah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala mengenai data obligasi daerah dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. F. Penutup Di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana untuk membiayainya maka sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah berupa penerbitan obligasi daerah yang dijual di pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup menjanjikan. Obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Walaupun, investasi yang akan dibangun dengan menggunakan dana dari penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, tidak berarti bahwa jumlah penerimaannya harus mencukupi untuk menutup seluruh biaya investasi, biaya operasional, dan tingkat pengembalian yang diminta seperti pada investasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Dalam peraturan perundang-undangan hanya disebutkan bahwa investasi yang dilakukan harus menghasilkan penerimaan tanpa menyebutkan berapa. Dengan persyaratan yang cukup ringan ini maka terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi sektor publik yang penting bagi pelayanan publik namun tidak menarik dibangun oleh sektor swasta karena tidak memenuhi kelayakan secara komersial. Untuk dapat memanfaatkan obligasi daerah ini sebagai alternatif sumber pembiayaan maka pemerintah daerah harus membangun kapasitas internal untuk dapat mengelola obligasi daerah ini mulai dari tahap penerbitannya hingga pertanggungjawabannya. Untuk itu pemerintah daerah harus membentuk unit kerja yang bertugas untuk mengelola obligasi daerah tersebut dan melengkapinya dengan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, dana, serta sarana dan prasarana yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. *) Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklat KNPK Daftar Pustaka: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Panduan Penerbitan Obligasi Daerah, 2007 Pardede, Reslian, Peluang Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan Dari Sumber Non-APBN, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah, 2013 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu: Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah/ Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah   Baca Selengkapnya
  • HPS, antara Mark-Up dan Pelelangan Gagal

    Hasan Ashari, Widyaiswara Madya Pusdiklat AP Dalam proses pengadaan barang dan jasa,salah satu tahapan yang krusial adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara, akan tetapi apabila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya lelang gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat. Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise