Pengumumanindeks

  • Pengumuman Lokasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2018 Periode I +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) ANGKATAN II T.A 2017 DI CIMAHI +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Pemeriksa Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL SPECIAL ENFORCEMENT TEAM TRAINING TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Keep Changing Even When You are Doing Well!

    [Jakarta] 18 Januari 2018. “Kegilaan adalah melakukan hal yang sama secara terus menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda.” Nasihat bijak dari Albert Einstein tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kusmanadji, dalam acara Knowledge Sharing dengan tema “Strategic Management Programme” yang menjadi kewajiban bagi para alumni Executive Training yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) BPPK. Baca Selengkapnya
  • Penyuluh Pajak... Hebaat...

    Jakarta, 17 Januari 2018, “angkat jempol teriakk hebbatt...” adalah sebuah yell diklat penyuluh pajak yang diselenggarakan di Pusdiklat Pajak. Yell tersebut diteriakan dan dipimpin oleh Bapak Taufik Kurachman selaku Widyaiswara Pusdiklat Pajak pada saat mereka selesai melakukan rekaman video untuk melihat kemampuan komunikasi publik selama 3 menit. Baca Selengkapnya
  • Program Diklat 2018 Resmi Dimulai

    [Cimahi] Kamis, 18 Januari 2018 – Sejak Senin kemarin, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi telah membuka 2 diklat untuk memulai penyelenggaraan 70 program diklat yang menjadi target pelaksanaan sampai dengan akhir tahun ini. Jumlah tersebut masih belum termasuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan unit pengguna yang belum dapat diakomodir melalui program diklat reguler. Baca Selengkapnya
  • Capacity Building Untuk Para Pegawai Kontrak

    [Yogyakarta]Rabu, 17 Januari 2018. Untuk meningkatkan performa kinerja organisasi dengan berbagai inovasi dan layanan, diperlukan adanya sinergi, kekompakan antara pegawai satu dengan yang lainnya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Tahap Perencanaan Proses Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baca Selengkapnya
  • BATAS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN IMPLIKASI HUKUM

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat Presiden, Menteri/Ketua Lembaga, PA/KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara. Masing-masing mempunyai wewenang dan tangung jawab dalam mengelolan keuangan negara. Wewenang dan tanggung jawab dimaksud agar terlaksana mekanisme chek and balancesserta masing-masing pejabat pengelola keuangan negara dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugasnya masing-masing. PPK salah satu  pengelola keuangan negara mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang terbatas yang diberikan oleh perundang-undangan. Kewenangan tersebut apabila disalahgunakan/melampaui kewenangan yang diberikan akan mempunyai sanksi hukum dan apabila terjadi kerugian negara maka wajib mengganti kerugian tersebut. KATA KUNCI: Kewenangan dan Tanggung jawab, PPK, Implikasi Hukum Baca Selengkapnya
  • Mengukur dan Menilai Kemujaraban Program-program Corporate University

    Oleh: Theresia Vera Yuliastanti Corporate university muncul pertama kali sekitar tahun 1920-an dengan berdirinya General Motors Engineering and Management Institute pada tahun 1919 (Lytovchenko, 2016). Pada tahun 1950-an pertumbuhan corporate university semakin intensif sehingga pada sekitar tahun 2000-an, di Amerika Serikat 80% dari 500 perusahaan industri terbesar di Amerika telah dan sedang membangun corporate university milik masing-masing. Selain di Amerika Serikat, corporate university ternyata telah menyebar ke seantero dunia dan berkembang dalam jumlahnya. Di benua Eropa, Australia, dan Asia, perusahaan-perusahaan besar seakan berlomba membangun corporate university-nya. Tak ketinggalan di Indonesia. Di Indonesia, corporate university pertama kali muncul sebagai bagian dari PT Telkom, dengan nama Telkom Corporate University (Suryani, 2013). Selanjutnya diikuti oleh Pertamina Corporate University, dan PLN Corporate University. Tak hanya pada organisasi swasta, corporate university juga turut diadopsi oleh organisasi publik. Beberapa pemerintah kota di Amerika Serikat telah menerapkan konsep corporate university dalam peningkatan kompetensi para pegawainya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016