• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 1

Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA NILAI PABEAN DAN KLASIFIKASI BARANG TA. 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2015 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS INTELIJEN ANALIS TAHUN ANGGARAN 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2015 DI MAKASSAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Angkatan II Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pre Test dan Post Test Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN Sijunjung Angkatan I Tahun Anggaran 2015 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Biaya Perjalanan Dinas Jabatan LS, Dapatkah Dibayarkan Sebelum Melaksanakan Perjalanan Dinas

    Oleh: Muchamad Amrullah Widyaiswara Muda Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan   Abstrak Mekanime pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dapat dilaksanakan melalui Uang Persediaan dan/atau Langsung. Mekanime pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan Langsung dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah melaksanakan perjalanan dinas jabatan. Kata kunci : biaya, perjalanan dinas, langsung, uang persediaan Baca Selengkapnya
  • Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Model Training

    Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M  Widyaiswara Muda Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Abstrak Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun seringkali aparatur pemerintah menyandarkan profesionalitasnya pada aspek rutinitas, sehingga segala sesuatu pekerjaan dilaksanakan berdasarkan rumusan “dulu juga begitu”, sehingga pegawai jarang melakukan kesalahan yang baru, akan tetapi secara tidak sadar mereka senantiasa mengulang kesalahan lama, tanpa ada inisiatif memperbaiki kesalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut,  pengembangan SDM PNS menjadi hal yang penting dan Diklat menjadi alternatif yang bisa dilakukan. Selama ini pola pengembangan SDM PNS melalui Diklat cukup banyak dilakukan. Kelemahan dalam sistem Diklat yang ada saat ini adalah Diklat tidak dikaitkan dengan sistem analisis jabatan sehingga Diklat tidak mampu mengupgrade kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya karena tidak sesuai antara materi Diklat dengan kebutuhan pegawai. Diklat juga tidak dikaitkan dengan sistem kompensasi atau pola karir pegawai, sehingga pegawai tidak termotivasi untuk melakukan Diklat. Sehingga agar diklat bisa menjadi sarana pengembangan SDM perlu pengembangan model training yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan pola karier pegawai Kata kunci : model training, pola karier, analisis kebutuhan Baca Selengkapnya
  • MENJADI PEGAWAI PAJAK TERBAIK

    ABSTRAK Setiap organisasi memiliki unsur Sumber Daya Manusia yang tidak lepas dari sudut pandang sebagai subjek sekaligus sebagai objek dalam organisasi. Ada hubungan yang saling ketergantungan antara organisasi sebagai institusi dengan para pegawai yang ada di dalamnya. Demikian juga halnya organisasi Direktorat Jenderal Pajak memiliki hubungan yang saling membutuhkan antara organisasi sebagai institusi dengan para pegawainya. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang diharapkan oleh organisasi DJP terhadap para pegawainya? Bagi DJP pertanyaan ini sudah terjawab dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak ini mengharapkan pegawai DJP menjadi pegawai yang terbaik sesuai dengan rumusan yang telah dibuat. Keputusan Dirjen Pajak tersebut dapat menjadi penyeimbang keharmonisan hubungan antara organisasi dengan para pegawainya karena disamping menyebutkan kewajiban-kewajiban pegawainya juga mengemukakan hak-hak pegawai DJP yang tergambar dalam elemen kepuasan pegawai yang tinggi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise