Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DF Pemeriksa Menengah Angkatan II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Jadwal Ujian Akhir Semester II Prodip I STAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL RE-EVALUASI DTSS JURU SITA TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL RE-EVALUASI DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2014 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Kelulusan DTSS PENATAUSAHAAN BMN (BAGI PENGGUNA BARANG) ANGKATAN II Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Kelulusan DTSS lelang (Bagi Pejabat Struktural DJKN) Tahun 2014 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SKPKB PPN DALAM HAL TERDAPAT SELISIH LEBIH PPN YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN

    ANALISIS SANKSI ADMINISTRASI UNTUK SKPKB PPN[1]DALAM HAL TERDAPAT SELISIH LEBIH PPN YANG TIDAK SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN Abstrak Pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP[2] untuk SKPKB PPN apabila dalam SPT Masa PPN[3] terdapat selisih lebih PPN yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maka sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP tersebut dikenakan atas PPN yang kurang dibayar yang berasal dari selisih lebih PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Adapun PPN yang kurang dibayar yang berasal dari selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan untuk masa pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (2) Undang-undang KUP. Baca Selengkapnya
  • MENCERMATI PERSYARATAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

    Abstrak Persyaratan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang PPh[1]masih memberikan celah kepada kreditur untuk mengurangkan piutang yang dihapusbukukan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung penghasilan kena pajaknya padahal kreditur tersebut belum sepenuhnya melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Baca Selengkapnya
  • PAJAK SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK

    Abstraksi Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia. Meskipun dari sisi ekonomi cukup menguntungkan, melihat eksternalitas konsumsi rokok yang cenderung negatif maka pemerintah di seluruh dunia berkewajiban mengatur pola konsumsinya. Untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, pemerintah dapat menggunakan elemen fiskal berupa pajak. Dengan adanya pengenaan pajak atas rokok akan mengakibatkan harga rokok akan meningkat sehingga dapat menurunkan jumlah permintaan rokok di masyarakat utamanya bagi keluarga miskin. Meskipun permintaan akan rokok bersifat inelastis, dimana besarnya penurunan konsumsi rokok lebih kecil dari pada peningkatan harganya, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak atas rokok sehingga di dapat tarif yang ideal dimana dalam besarnya tarif ini jumlah konsumsi rokok dapat ditekan pada angka yang diinginkan oleh pemerintah. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise