Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA MANAJERIAL KEPALA KANTOR DJBC ANGKATAN III TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS PEMERIKSAAN BARANG PENUMPANG ANGKATAN II TA. 2017 DI DENPASAR +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Bisnis Lanjutan Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Account Representative Dasar E-Learning Angkatan V Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS PENINDAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSS AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR T.A. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Pemanfaatan Desain Grafis dan Multimedia di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

    Pusdiklat Keuangan Umum kembali menyelenggarakan Diklat Desain Grafis dan Multimedia. Diklat ini telah memasuki angkatan ke-VIII yang merupakan angkatan terakhir. Diklat ini dijadwalkan berlangsung selama 11 hari, yaitu mulai tanggal 20 November sampai dengan 5 Desember 2017. Pembukaan Diklat Desain Grafis dan Multimedia Angkatan VIII diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 November 2017, di Laboratorium Pusdiklat Keuangan Umum. Baca Selengkapnya
  • Seminar Hypnoteaching

    Kamis, 16 November 2017 bertempat di BDK Pontianak berlangsung seminar Hypnoteaching oleh Bapak Supriyanto yang biasa disapa Kak Yo. Peserta seminar adalah pegawai Kementerian Keuangan di Wilayah Kalimantan Barat dan Batalyon Paskhas 465 Brajamusti. Seminar Hypnoteaching ini diperuntukkan bagi para Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Non-Kementerian Keuangan atau Non­ Kementerian/Lembaga non widyaiswara yang pernah menjadi pengajar di BDK Pontianak untuk pengembangan kompetensi dan keahlian dalam membangun motivasi dalam diri peserta. Baca Selengkapnya
  • Kabar Terkini Penyelenggaraan Diklat di Pusdiklat PSDM

    (Tangerang Selatan) Kamis, 16 November 2017 – Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) kembali menyelenggarakan tiga diklat bersamaan dalam satu minggu yang sama. Ketiga diklat tersebut adalah Diklat Peningkatan Kompetensi (DPK) Pelaksana Angkatan III, Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) Angkatan IV, dan Diklat Communication Skill Angkatan V. ketiga diklat tersebut sama-sama diadakan di Gedung F lantai 2, Kampus PKN STAN, Bintaro. Baca Selengkapnya
  • Mengenal Lebih Dekat Fotografi Jurnalistik

    [Tanjung Pinang] Rabu, 15 November 2017. Di era digital ini, internet telah menjadi media komunikasi utama yang digunakan oleh masyarakat. Kementerian Keuangan juga telah memanfaatkan internet sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat melalui website dan media sosial. Kali ini, Balai Diklat Keuangan Pekanbaru berkesempatan untuk melaksanakan lokakarya yang berfokus pada pengelolaan dua media informasi ini. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • KETENTUAN KEPABEANAN IMPOR BELANJA ONLINE

    Oleh: Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai) ABSTRAK Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan e-commerce dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan peraturan perundang­undangan di bidang pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan sampai dengan batas tertentu. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman berlakohol dan ethyl alcohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor sampai batas tertentu per penerima per pengiriman. Baca Selengkapnya
  • Optimisme Mewujudkan Konektivitas Nusantara di Tengah Keterbatasan Ruang Fiskal Negara

    Oleh: Apri Prayoga Arrfah Mahasiswa Program Studi D-III Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN   Abstrak   Infrastruktur transportasi memegang peran vital dalam mobilitas barang dan jasa yang berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Sayangnya, perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan tren positif belum mampu ditunjang oleh keberadaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya biaya logistik barang yang selanjutnya mengurangi efisiensi bagi kegiatan usaha hingga akhirnya secara agregat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Kurangnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur disinyalir menjadi penyebab rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya yang berada dalam angka dan presentase yang kurang proporsional. Tulisan ini mencoba mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur untuk selanjutnya menganalisis strategi yang dapat diterapkan pemerintah guna memenuhi pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN. Baca Selengkapnya
  • PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

    Oleh: Kurniawan, SE Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai ASBTRAK Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (prosedural provision). Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016