Apakah Bukti/Nota Pembelian Terutang Bea Meterai?

Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M (Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

Abstrak

Abstrak

Perpres Nomor  54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa bukti perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan. Dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan bahwa pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak. Perjanjian/kontrak dalam batas nilai tertentu dapat berupa bukti-bukti pembelian/pembayaran. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi, namun dapat juga berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sepanjang dokumen tersebut digunakan sebagai bukti penerimaan uang. Namun apabila bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tersebut tidak digunakan sebagai bukti penerimaan uang, maka tidak terutang bea meterai.

Kata kunci : Bea meterai, Bukti/Nota pembelian, Bukti Pengeluaran

Latar Belakang

Sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 55 disebutkan bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian dan surat pesanan. Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00. SPK digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00. Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 dan untuk jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000,00. Sedangkan surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dan pembelian secara online

Yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah bukti pembelian dapat dianggap sebagai bukti pengeluaran?, Apakah bukti pembelian tersebut harus dikenakan bea meterai? 

Contoh kasus :

Satker “A” melakukan pembelian atas pengadaan snack untuk rapat rutin ke Toko Kue “Annisa”. Atas pembelian tersebut bendahara Satker “A” mendapatkan bukti/nota pembelian dari Toko Kue “Annisa” dengan nilai sebesar Rp.350.000,00.  Apakah bukti/nota pembelian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pengeluaran? dan apakah atas dokumen tersebut bendahara harus mengenakan bea meterai?

Pembahasan

Pengenaan bea meterai terhadap sebuah dokumen diatur dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 disebutkan bahwa dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen yang berbentuk :

  1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
  2. Akte-akte notaris termasuk salinannya
  3. Akte yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
  4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu :
    1. Yang menyebutkan penerimaan uang
    2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
    3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;atau
    4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  5. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep; atau
  6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu :
    1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggan
    2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
    3. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp.250.000,00 tidak dikenakan bea meterai
    4. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp.3.000,00
    5. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,00 dikenakan bea meterai dengan tarif  Rp.6.000,00
    6. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi, namun dapat berbentuk dokumen lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    7. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sebesar batas penggunaan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, apabila bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tersebut digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang.
    8. Terhadap bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tidak terutang bea meterai apabila tidak digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang, dalam hal ini bendahara membuat  kuitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang kepada pihak penyedia.    

Terhadap dokumen diatas dikenakan tarif bea meterai sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut. Terhadap dokumen pada butir a, b, c dan f dikenakan bea meterai dengan tarif Rp.6.000,00. Sedangkan dokumen yang disebutkan pada butir d dan e diatur sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 diatas dapat ditegaskan bahwa salah satu dokumen yang dikenakan bea meterai adalah surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang. Sehingga apabila ada sebuah dokumen atau surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang maka wajib dikenakan bea meterai.

Kembali ke kasus diatas apabila bukti / nota pembelian tersebut digunakan sebagai bukti penerimaan uang dari bendahara kepada toko kue “Annisa” maka terhadap bukti/nota pembelian tersebut terutang bea meterai. Namun apabila nota/bukti pembelian tersebut tidak digunakan sebagai bukti penerimaan uang maka tidak dikenakan bea meterai, dalam hal ini bendahara membuat kuitansi sebagai bukti penerimaan uang kepada toko kue “Annisa”. Pengenaan bea meterai terhadap bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice  yang menjadi bukti penerimaan uang juga pernah ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan surat Nomor S-73/PJ.533/2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Pertanyaan berikutnya apakah bukti/nota pembelian tersebut dapat digunakan sebagai bukti pengeluaran?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat mempedomani PMK 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 pasal 29 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Sedangkan pembuatan komitmen dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa dan atau berupa penetapan keputusan.  Pada pasal 31 disebutkan bahwa bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan batas nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa bukti-bukti pembelian/pembayaran. Dimana ketentuan mengenai batas nilai tertentu tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah atau Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Melihat penjelasan pada PMK 190/PMK.05/2012 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti pembelian/pembayaran dapat dijadikan sebagai bukti pengeluaran, sehingga bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi sebagaimana yang kita pahami selama ini.

Direktur  Jenderal Perbendaharaan juga pernah mengeluarkan surat nomor 46/PB/2013 tanggal 3 Januari 2013 perihal format pertanggungjawaban uang persediaan yang sulit dikuitansikan. Pada surat tersebut dinyatakan bahwa pada prinsipnya bukti pengeluaran tidak harus dalam bentuk kuitansi namun dapat berupa dokumen lainnya yang dipersamakan seperti bukti/nota pembelian. Surat tersebut juga menyatakan bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi dokumen bukti pengeluaran atas uang persediaan pada satuan kerja (satker) yang tidak dapat dikuitansikan maka satker dapat melakukan rekapitulasi untuk menggabungkan beberapa bukti pembelian dalam jumlah sampai dengan Rp.1.000.000,00 dalam bentuk daftar rincian pembayaran. Rekapitulasi beberapa bukti pembelian tersebut dapat dilakukan sepanjang memiliki jenis akun dan uraian pembayaran yang sama. Dimana daftar rincian pembayaran tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bukti pembelian disahkan oleh PPK. Daftar rincian pembayaran tersebut digunakan sebagai lampiran SPP dan disimpan oleh PPSPM sebagai bahan pemeriksaan bagai aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Kesimpulan

Melihat kasus dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

  1. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi, namun dapat berbentuk dokumen lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sebesar batas penggunaan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, apabila bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tersebut digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang.
  3. Terhadap bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tidak terutang bea meterai apabila tidak digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang, dalam hal ini bendahara membuat  kuitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang kepada pihak penyedia.    

Daftar Pustaka

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-73/PJ.533/2001 perihal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-46/PB/2013 Perihal Format Pertanggungjawaban Uang Persediaan Yang Sulit Dikuitansikan.

 

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016