E-Rekon-LK, aplikasi terobosan untuk rekonsiliasi SAI-SiAP dan konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Kementerian dan Lembaga

Oleh: Widhayat Rudhi Windarta (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

dan

Muhammad Syaifuddin Luthfi (KaSi Perencanaan dan Analisa Sistem Aplikasi Dirjen Perbendaharaan)

Abstrak

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sistem tersebut diberi nama Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga (KL). Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Akuntansi Instansi adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dioperasikan secara berjenjang oleh UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA. Perekaman data dilakukan di satker, kemudian data di rekonsiliasi dengan KPPN. Setelah itu data dikirimkan berjenjang ke UAPPA-W s.d. UAPA. Pengiriman tersebut dapat menyebabkan data menjadi berbeda disamping memakan waktu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat wilayah s.d. K/L. Proses pengiriman juga menyebabkan monitoring tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi e-Rekon-LK digunakan untuk mengkonsolidasi data seluruh satker, untuk rekonsiliasi antara satker dengan data KPPN. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Laporan Keuangan tingkat wilayah s.d. K/L dapat diproduksi oleh e-Rekon-LK. Perbedaan data satker dengan unit akuntansi diatasnya dapat diatasi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Monitoring satker juga dapat dilakukan dengan cepat pada aplikasi e-Rekon-LK.

 

  1. Pendahuluan

Pemerintah pusat mempunyai 24 ribu (pada tahun anggaran 2016 menerbitkan DIPA sebanyak 23.610 satker dan 3900-an satker yang masih mempunyai saldo neraca walaupun tidak menerima DIPA) lebih satuan kerja. Hal ini membutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk menyusun laporan keuangannya. Salah satu perangkat yang mendukung pelaksanaan sistem akuntansi adalah perangkat lunak komputer atau aplikasi komputer. Aplikasi yang digunakan saat ini adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Unit Akuntansi mulai dari satker sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan SAIBA. Sehingga ada aplikasi SAIBA tingkat satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Data SAIBA satker setiap bulan direkonsiliasi dengan KPPN untuk validasi data. Rekonsiliasi ini juga dilakukan pada tingkat wilayah sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAIBA telah berhasil mengantarkan sebagian besar laporan keuangan K/L mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2015.

Disamping keberhasilannya, SAIBA menyisakan sedikit masalah dalam implementasinya. Aplikasi e-Rekon-LK didesain memberi solusi atas masalah yang masih tersisa dalam SAIBA.

II. Selayang Pandang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

  1. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum perlu disajikan untuk memahami bahwa pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, serta menyajikan informasi keuangan negara  (Pasal 7, ayat 2, huruf o dan p). Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011. Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dan diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa PMK mengatur mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (pasal 2).

  1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat


Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri atas Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk memproses transaksi keuangan atau barang yang dikelola oleh BUN. Sedangkan SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Berikut ini adalah hirarki SAPP:

 

Gambar 1 Skema SAPP

SAPP

Sumber: Bahan Tayang Diklat Akuntansi Akrual dengan modifikasi

 

SABUN meliputi:

  1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
  2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
  3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
  4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
  5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman
  6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah
  7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
  8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain
  9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
  10. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
  11. KPPN selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN
    Tingkat KPPN ( UAKBUN-Daerah), kecuali KPPN Khusus Investasi.
  12. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil).
  13. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat).
  14. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan (UAPBUN AP)

SiAP dilaksanakan oleh BUN sebagai pengelola kas. SiAP dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

  1. KPPN selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN
    Tingkat KPPN ( UAKBUN-Daerah), kecuali KPPN Khusus Investasi.
  2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil).
  3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat).
  4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan (UAPBUN AP)

Sedangkan SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai tingkat Kementerian Negara/Lembaga termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/ Dana Tugas Pembantuan/ Dana Urusan Bersama. SAI meliputi (1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, (2) Akuntansi dan Pelaporan BMN. Digunakan untuk memproses data transaksi keuangan,barang, dan transaksi lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan SAI, Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

  1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
  2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), dikecualikan untuk SKPD yang mengelola Dana Dekonsentrasi/ Dana Tugas Pembantuan/ Dana Urusan Bersama.
  3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1).
  4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Laporan Keuangan yang dihasilkan UAKPA adalah (a) LRA, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (d) Neraca. Laporan Keuangan tersebut beserta Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan kepada KPPN setiap bulan dan kepada UAPPA-W setiap bulan, semester I dan tahunan. Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan satker dikonsolidasi berjenjang ke tingkat wilayah, eselon 1 dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan rekonsiliasi untuk
meyakinkan keandalan data. Rekonsiliasi tersebut meliputi (a) rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, (b) rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker, (c) rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan BUN, dan (d) Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.Rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dan BUN dilakukan secara berjenjang, dimulai dari satuan kerja K/L dengan KPPN sampai dengan K/L dengan BUN. Secara sistem, rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dengan BUN adalah rekonsiliasi antara data SAI dan SiAP.

III. Beberapa Permasalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pada saat ini, aplikasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pada SAI adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dibangun untuk masing-masing unit akuntansi, sehingga ada SAIBA satker, SAIBA Wilayah, SAIBA Eselon I, dan SAIBA K/L. SAIBA menggunakan stand-alone database. Database dan aplikasi menjadi satu pada tiap unit akuntansi dan tidak tergabung dengan database unit akuntansi diatasnya. Karena databasenya stand alone, maka diperlukan pengiriman data secara periodik dari unit akuntansi satker ke tingkat wilayah dan seterusnya untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan K/L. Periode pengiriman data yaitu bulanan, semester I dan tahunan. Pengiriman data yang disebut Arsip Data Komputer (ADK) bersamaan dengan pengiriman Laporan Keuangan.

Aplikasi SAIBA memberikan hak perekaman transaksi hanya dilakukan di satker. Sementara itu, unit akuntansi tingkat wilayah, eselon 1 dan K/L tugasnya adalah melakukan kompilasi laporan keuangan dari unit akuntansi di bawahnya. Data yang dikirimkan oleh satuan kerja ke unit akuntansi wilayah adalah data yang sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Sehingga secara umum data yang terekam sudah valid.

Satuan kerja pemerintah pusat berjumlah 24 ribu lebih. Konsolidasi laporan keuangan satker menjadi laporan K/L merupakan tugas yang tidak ringan. Proses konsolidasi laporan keuangantersebut memunculkan permasalahan yaitu perbedaan data antara satker sebagai pengirim, dengan data tingkat wilayah, eselon 1 dan K/L sebagai penerima data. Selain itu, proses konsolidasi memakan waktu dan biaya karena harus datang dan bertatap muka, serta monitoring proses konsolidasi laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi e-Rekon berupaya menyelesaikan perbedaan data, mempercepat proses konsolidasi dan memberikan sarana monitoring yang cepat.

IV. Konsep Database

Romney (2012; hal.107) menyatakan bahwa untuk memahami keunggulan database, sangat penting untuk memahami cara data disimpan dalam sistem komputer. Informasi tentang atribut pelanggan antara lain nama dan alamat disimpan dalam field. Semua field yang berisi data satu pelanggan disebut record. Seluruh record pelanggan membentuk satu file. Satu kelompok file yang berhubungan dan terkoordinasi membentuk satu database. Penjelasan tersebut diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2 Elemen Dasar dari Hirarki Data

hirarkidata

Sumber: Romney, hal.107

Romney (hal.108) juga menjelaskan sistem penyimpanan data dengan pendekatan sistem file dan pendekatan database. Pada pendekatan sistem file, pemutakhiran data pada salah satu master file tidak otomatis diikuti pemutakhiran pada master file yang lain. Sehingga data dapat menjadi tidak sinkron jika ada master file yang belum dimutakhirkan. Sedangkan pada pendekatan database, pemutakhiran data cukup satu kali pada satu master file, sehingga tidak muncul masalah seperti pada pendekatan file.

Master File 2Fact A  Fact CFact E  Fact F
Master File 3Fact A  Fact DFact E  Fact G
Master File 1Fact A  Fact BFact C  Fact D
Pendekatan File
Pendekatan Database
Sales Program
Shipping Program
Billing Program
Database Management System
Sales Program
Shipping Program
Billing Program

Gambar 3 Pendekatan File versus Pendekatan Database

pendekatanfile

Sumber: Romney, hal. 108

Pendekatan database terdapat Database Management System (DBMS) yaitu program antar muka yang meghubungkan database dengan program aplikasi.

Stand-alone database pada SAIBA mirip dengan penyimpanan berdasarkan pendekatan sistem file. Perekaman hanya dilakukan pada SAIBA satker, dan untuk memutakhirkan data di SAIBA Wilayah s.d. SAIBA K/L perlu dilakukan pengiriman ADK dari satker secara berjenjang. SAIBA Wilayah menerima ADK dari SAIBA satker, SAIBA Eselon-1 menerima ADK dari SAIBA Wilayah dan SAIBA K/L menerima ADK dari SAIBA Eselon-1.

V. e-Rekon-LK

a) Cara kerja E-Rekon-LK

Pada saat rekonsiliasi bulanan, semua data SAIBA dikirimkan ke aplikaksi e-Rekon-LK. Data yang dikirimkan adalah jurnal seluruh transaksi bulan Januari s.d. bulan berjalan. Saldo awal dikirimkan terpisah dari level KL sesuai LK Audited tahun awal implementasi e-Rekon-LK. Data satker tersebut digunakan untuk rekonsilisasi dengan KPPN. Karena seluruh data satker sudah dikirimkan ke aplikasi e-Rekon-LK, maka seluruh laporan keuangan yang dihasilkan SAIBA  tingkat wilayah s.d. K/L dapat diproduksi melalui aplikasi e-Rekon-LK. Penggunaan aplikasi e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi aplikasi SAIBA tingkat wilayah s.d. K/L karena sudah dilakukan rekonsiliasi pada tingkat satker. Aplikasi e-Rekon-LK dapat diakses oleh satker melalui internet menggunakan username dan password yang diberikan oleh KPPN.

Untuk meringankan beban server e-Rekon-LK dalam mengolah data, maka diatur waktu antara menerima data SAIBA satker dan pengolahannya menjadi laporan keuangan tingkat wilayah s.d. K/L. Laporan keuangan dapat cetak keesokan harinya setelah data satker diunggah ke aplikasi e-Rekon-LK. Proses pencetakan laporan keuangan dengan jeda satu hari dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja infrastruktur yang masih terbatas. Namun demikian, proses pencetakan laporan keuangan dapat ditingkatkan frekuensinya secara terjadwal sehinga lebih mutakhir.Pengolahan data dilakukan malam hari pukul 24.00,ketika server tidak sibuk melayani unggah data. Halini sekaligus mempertimbangkan batas cut off pergantian tanggal, bahwa pengolahan pukul 24.00 berarti data masih diolah pada hari yang sama. Apabila dilakukan unggah ulang, maka data lama akan ditimpa dengan data baru. Berdasarkan data yang diunggah, aplikasi e-Rekon-LK dapat memproduksi informasi tentang perekaman transaksi yang tidak normal. Informasi tersebut sebagai peringatan agar transaksi terkait ditelaah kebenaran proses perekamannya.

b) Solusi yang diberikan aplikasi e-Rekon-LK

Beberapa permasalahan yang muncul dalam konsolidasi laporan keuangan adalah (1) proses rekonsiliasi antara Satker dengan KPPN harus dilakukan dengan tatap muka (2) integritas data karena ada perbedaan sebagian data antara SAIBA satker s.d. K/L, (3) proses konsolidasi yang memakan waktu dan biaya, dan (4) monitoring dan pelaksanaan rekonsialisi dan perekaman data akuntansi yang kurang maksimal. E-Rekon-LK yang berbasis web dapat menyelesaikan permasalahan pertama, karena satker dapat mengerjakan rekonsiliasi dari kantor masing-masing, tidak perlu datang ke KPPN. Hal ini juga mengurangi biaya perjalanan ke KPPN untuk melakukan rekonsiliasi. Permasalahan kedua yaitu integritas data karena ada perbedaan sebagian data antara SAIBA satker s.d. K/L dapat diselesaikan/dikurangi dengan aplikasi e-Rekon-LK. Data SAIBA satker diunggah di aplikasi e-Rekon-LK untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data KPPN yang berasal dari SPAN. Setelah disetujui KPPN maka data satker disimpan di aplikasi e-Rekon-LK. Data satker diolah menjadi laporan keuangan tingkat satker, wilayah, eselon 1 dan K/L pada malam hari. Keesokan harinya UAPPAW, UAPPAE-1 dan UAPA sudah dapat mencetak laporan keuangannya. Karena tidak ada lagi pengiriman dari satker ke wilayah, dari wilayah ke eselon 1, dan dari eselon 1 ke K/L, maka permasalahan perbedaan data antar unit akuntansi di SAI tidak ada lagi.  Proses ini sekaligus menyelesaikan permasalahan ketiga  yaitu mempercepat proses konsolidasi laporan keuangan pada tingkat wilayah, eselon 1, dan K/L. Konsolidasi menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi proses kirim data ke unit akuntansi di atasnya, kemudian proses terima di unit akuntansi terkait, tidak perlu lagi memvalidasi data kiriman satker karena sudah direkonsiliasi dengan KPPN, dan tidak ada lagi aktivitas perbaikan data berupa pengulangan proses kirim dan terima data.

Permasalahan keempat yaitu monitoring, dapat dilakukan dengan lebih cepat. Karena aplikasi e-Rekon-LK memberikan informasi awal atas perekaman yang tidak normal. Atas transaksi tidak normal dilakukan penelaahan dan koreksi bila diperlukan. Sisa sebagian langkah telaah yang informasinya tidak disediakan aplikasi e-Rekon-LK dapat dilakukan oleh petugas terkait. Monitoring data satker dapat dilakukan setiap hari.

c) Hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan e-Rekon-LK

Hambatan dalam implementasi e-Rekon-LK lebih tepat jika disebut sebagai tantangan dalam memberikan layanan kepada pada stakeholders. Beberapa tantangan e-Rekon-LK adalah:

i. Keterbatasan infrastruktur

E-Rekon-LK dioperasionalkan pada kondisi dukungan infrastruktur yang relatif minimal. Sehingga pada awaloperasional, kurang lebih 3 bulan pertama,  sempat beberapa kali mengalami gagal-akses oleh pengguna (down). Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan beberapa kali peningkatan (scale up) infrastruktur dan optimalisasi proses pada sisi database dan aplikasi. Hasilnya adalah kondisi terkini e-Rekon-LK sudah cukup stabil. Namun demikian penambahan  beberapa fitur e-Rekon-LK untuk sementara ditunda, sampai ada dukungan infrastruktur yang memadai. Tahun 2017, aplikasi e-Rekon-LK dimigrasi ke infrastruktur yang baru dengan kapasitas yang lebih besar.Sekaligus untuk mengantisipasi pertumbuhan data yang semakin besar.

ii. Keterlambatan pengiriman (push) data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Pemrosesan data  Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) di SPAN membutuhkan beberapa tahapan yang pada umumnya sudah dijadwalkan secara otomatis pada jam-jam tertentu. Secara umum data SiAP, terutama data penerimaan yang berasal dari Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), diterima e-Rekon-LK pada H+2. Pada kondisi jumlah transaksi penerimaan mencapai puncak,data diterima dapat melebihi H+2.Kondisi ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak dapat dimulai langsung pada H+1 setelah akhir bulan, karena adanya potensi data SiAP yang belum dikirim ke e-Rekon-LK.

iii. Transaksi koreksi belanja melalui General Ledger (GL) SPAN

Proses pengiriman data koreksi belanja yang diekskusi melalui modul GL SPANharus dilakukan pemilahan. Karena adatransaksi pengembalian belanja yang memulihkan pagu yang tidak direkonsiliasi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan tersendiri, karena belum dapat diproses secara otomatis oleh sistem, dan harus dilakukan secara manual. Hal ini terjadi, disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara SAIBA dan SPAN.Pada SPAN, transaksi pengembalian belanja yang memulihkan pagu termasuk transaksi keuangan yang dijurnal, namun tidak demikian pada saiba.Solusi atas hal ini adalah pada SAIBA 2017, transaksi tersebut akan diproses di SAIBA sehingga terdapat kesamaan perlakuan, dan proses pengiriman data dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus melakukan pemilahan data yang dikirimkan SPAN ke e-Rekon-LK.

iv. Rekonsiliasi transaksi kas di Bendahara Pengeluaran

Proses rekonsiliasi kas di Bendahara Pengeluaran, terutama untuk kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk valuta asing (valas) dan adanya sebagian kas di Bendahara Pengeluaran yang statusnya dipinjam untuk satuan kerja perwakilan Negara Republlik Indonesia di Luar Negeri, membutuhkan perlakuan yang tepat.Untuk kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk valas,secara akuntansi dapat terselesaikan secara periodik dengan menerapkan revaluasi atas aset menoter sesuai PSAP. Sedangkan proses rekonsiliasi atas kas di Bendahara Pengeluaran yang dipinjam masih dalam kajian. Usulannya adalah akun yang menampung saldo pinjaman dari kas di Bendahara Pengeluaranharus spesifik sehingga dapat diperhitungkan dalam proses rekonsiliasi. Secara total kas di Bendahara Pengeluaran akan sama walaupun rincian per akunnya dapat berbeda.

v. Rekonsiliasi transaksi kas Badan Layanan Umum (BLU)

Rekonsiliasi kas BLU dalam banyak kasus menunjukkan hasil rekonsiliasi yang berbeda, karena adakas BLU yang diinvestasikan. Satuan kerja melakukan reklasifikasi sedangkan SiAP tidak melakukan reklasifikasi. Solusi atas hal ini masih dalam proses kajian dengan beberapa alternatif:

  1. SiAP membukukan transaksi reklasifikasi sebagaimana dilakukan oleh satuan ker
  2. Ruang lingkup akun rekonsiliasi kas BLU diperluas termasuk akun-akun investasi yang berasal dari kas BLU

vi. Frekuensi Online Analytical Process (OLAP)  hanya 1 kali dalam sehari

Secara sederhana OLAP dapat dimaknai sebagai pengolahan data  yang dikirimkan ke e-Rekon-LK. Frekuensi OLAP yang hanya dilakukan setiap pukul 24.00 berdampak pada para pengguna, yaitu perlu bersabar menunggu hasil dan dampak perubahannya pada LK atas data yang diupload pada H+1. Dalam kondisi kritis, misalnya kondisi tenggat waktu, seringkali satuan kerja atau K/L meminta OLAP dijalankan diluar jadwal. Jika hal ini dipenuhi secara bersamaan akan mengganggu pengguna yang lain.Untuk e-Rekon-LK 2017, seiring dengan penambahan kapasitas infrastruktur, OLAP e-Rekon-LK akan dibuat dalam 2 OLAP yang akan melakukan proses secara bergantian.Sehingga memungkinkan data laporan keuangan akan te-refresh setiap 2 jam.

vii. Keterbatasan fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah LK

Fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah LK masih terbatas karena sebagian fitur-fitur belum diaktifkan untuk menyesuaikan infrastruktur yang juga masih terbatas. Dengan adanya penambahan kapasitas infrastruktur, fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah LK memungkinkan untuk diperkaya sehingga dapat membantu stakeholders dalam melakukan analisa dan telaah kuantitatif LK.

viii. Pemanfaatan fitur-fitur e-Rekon-LK yang belum optimal

Fitur-fitur e-Rekon-LK yang sudah aktif, belum dimanfaatkan secara optimal terutama oleh level user konsolidator. Hal ini tampak dari pemantauan data yang terindikasi bermasalah,masih ada yang terlambat diselesaikan dan masih terpampang di e-Rekon-LK. Untuk dapat memanfaatkan fitur-fitur e-Rekon-LK secara optimal, perlu dilakukan peningkatan kompetensiSDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan pendekatan yang aplikatif.

d) Rencana  pengembangan e-Rekon-LK

Peranan e-Rekon-LK pada versi-versi selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi transfer keluar dan transfer masuk baik antar satker dalam satu K/L, maupun antar satker antar K/L. Fitur ini hanya memungkinkan dilakukan dengan kondisi database terpusat. Dengan menambahkan satuan kerja intraco pada setiap transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA maka e-Rekon-LK memungkinkan untuk melakukan rekonsiliasi atau penelusuran adanya indikasi transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) yang tidak berpasangan.

Selain TKTM, rencana pengembangan e-Rekon-LK adalah mengintegrasikan data SIMAK BMN ke dalam e-Rekon-LK. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, monitoring dan tindaklanjut rekonsiliasi internal antara data BMN di neraca dengan data BMN di data aset. Sehingga validitas dan realibilitas data BMN di level transaksi dengan data GL menjadi lebih baik.

e) Kelemahan dalam LK yang ditemukan sebelumnya dan diperbaiki di 2016 sehingga bisa WTP

Tiga hal yang menjadi sorotan BPK dalam LK 2016 adalah (1) tindaklanjut atas penyelesaian Saldo Anggaran Lebih (SAL), (2) penyelesaian data suspen  dan (3) implementasi PSAP 13 terkait akuntansi BLU.Penyelesaian data suspen akan terkait langsung dengan penyelesaian SAL. Penyelesaian data suspen inilah yang diperankan oleh e-Rekon-LK. E-Rekon-LKP hanya melakukan proses rekonsiliasi dan identifikasi data suspen per satker per jenis rekonsiliasi sampai detil. Data suspen 2016 memang masih ada, namun tidak signifikan. Walaupun demikian tetap akan menjadi perhatian untuk diperbaiki sehingga benar-benar suspen mencapai nol. Dibandingkan dengan data suspen LK tahun anggaran sebelumnya, yaitu suspen-suspen tahun anggaran sebelumnya hanya diketahui nilai total dan netto serta tanpa dapat dirinci satker-satker mana yang menyumbang suspen. Pada e-Rekon-LK nilai suspen dapat dirinci sampai dengan unit terkecil penyumbang suspen. Dan memungkinkan pula untuk ditelusuri sampai dengan level akun dengan melihat data Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) masing-masing satker.

Jadi ada dua hal yang diperbaiki, yaitu upaya meminimalkan nilai suspen dan ketersediaan dukungan dalam melakukan penelusuran atas terjadinya suspen. Ketersediaan dukungan dalam melakukan penelusuran atas terjadinya suspen dalam bentuk monitoting suspen akan sangat membantu dalam upaya menekan nilai suspen.Selain hal diatas, dalam konteks suspen, pada LK tahun anggaran sebelumnya hanya mengacu pada suspen belanja netto. Sedangkan dalam e-Rekon-LK semua suspen dan jenis rekonsiliasi baik netto maupun bruto.Termasuk selisih kas dapat termonitor dan teridentifikasi untuk dapat ditindaklanjuti secara lebih khusus.Adapun implementasi PSAP 13 untuk sementara ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya dukungan sistem yang memadai.

Perbaikan lain dalam e-Rekon-LK adalah proses rekonsiliasi data pajak dan bea cukai. Walaupun masih menggunakan pendekatan rekonsiliasi bawah (total penerimaan), dengan implementasi MPN G2, rekonsiliasi tersebut dapat dilakukan secara jauh lebih baik. Sehingga data pajak dan bea cukai yang dibukukan pada SAIBA menjadi lebih akurat. Adapun monitoring suspen data pajak dan bea cukai selanjutnya tetap dapat dilakukan di e-Rekon-LK.

f)Sumbangan e-Rekon-LK dalam pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penyatuan data pada e-Rekon-LKmenyebabkan kualitas dan integritas data menjadi lebih baik. Tidak terjadi lagi data hardcopy beda dengan softcopy karena semua laporan dicetak dari satu data yang sama. Misalnya  laporan entitas tingkat wilayah dan eselon 1 yang sebelumnya masih memungkinkan berbeda dengan data yang dikonsolidasi oleh KL karena database yang terpisah-pisah. Selain itu, konsistensi dan kesinambungan data akan lebih terjamin dengan adanya penyatuan database.

Manfaat lain yang ingin dihadirkan oleh e-Rekon-LK adalah kemudahan dalam melakukan monitoring, baik monitoring LK maupun monitoring atas pelaksanaan dan hasil rekonsiliasi. e-Rekon-LK memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang tidak normal untuk ditindaklanjut secara khusus. e-Rekon-LK juga memudahkan pengawasan dalam proses rekonsiliasi dan hasilnya sehingga sangat membantu dalam upaya menekan suspen.

Aplikasi e-Rekon-LK yang berbasis web dan data terpusat memberikan kemudahan akses data bagi para stakeholders.Sehingga proses monitoring dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait dan dari berbagai level pengguna sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Proses audit dan monitoring atas koreksian yang dilakukan, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi auditor pun dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini difasilitasi fitur monitoring data posisi unaudited dan audited.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-Rekon-LK memberikan terobosan dalam rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat K/L. Rekonsiliasi yang sebelumnya dilakukan untuk setiap unit akuntansi dari satker s.d. K/L, sekarang cukup dilakukan di tingkat satker. Rekonsiliasi dapat dilakukan dari kantor satker, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan dan menghemat waktu kerja. Integritas data juga menjadi lebih baik karena perbedaan data antara unit akuntansi satker dan unit akuntansi diatasnya tidak ada lagi atau perbedaan data antara satker dan KPPN dapat diselesaikan lebih cepat. Proses konsolidasi laporan keuangan K/L juga menjadi lebih cepat.

Monitoring dan pelaksanaan rekonsiliasi menjadi lebih baik karena aplikasi e-Rekon-LK memberikan informasi transaksi tidak normal untuk ditelaah. Monitoring juga cepat, dapat dilakukan tiap hari, karena data satker terkumpul dalam satu database yang dapat diakses oleh seluruh tingkatan unit akuntansi pada K/L.

E-Rekon-LK memberikan sumbangan secara signifikan dalam mengurangi data suspen pada laporan keuangan. Beberapa kelemahan e-Rekon-LK masih ada. Hal ini menjadi tantangan untuk pengembangan selanjutnya.

-------------------------------------------------000-----------------------------------------------------

Referensi

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Romney, Marshall B.; Paul J. Steinbart; Accounting Information System; Pearson; Essex-England; 2012.

Bahan-bahan FGD Materi Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; 2017.

Bahan-bahan Lokakarya Pengajar Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; 2017.

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016