Pembawaan Uang Tunai (Rupiah atau Valuta Asing) Keluar/Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Oleh:

Hanik Rustiningsih

Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai

Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.  Di Indonesia pengawasan transaksi keuangan di lakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam rangka pengawasan peredaran uang, PPATK memiliki kewenangan untuk akses data perbankan, namun peredaran maupun transaksi keuangan lintas negara secara tunai tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri.  Undang-undang TPPU mengatur bahwa  pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditempat keberangakatan/kedatangan.   Selain kewajiban pemberitahuan kepada DJBC, pembawaan uang Rupiah juga dikenakan kewajiban izin dari Bank Indonesia (BI) atau memeriksakan keaslian uang tersebut.

Kata kunci: uang tunai, impor uang, ekspor uang, pembawaan uang, izin BI

Seorang ibu sangat terkejut ketika harus membayar denda yang dikenakan oleh Petugas Bea dan Cukai di Bandara tempat keberangkatannya menuju China.  Dia harus membayar senilai Rp.35 juta dari beberapa ribu dollar (USD) uang tunai yang dibawanya, karena dia tidak memberitahukan uang tunai yang dibawanya kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan.  Uang yang telah bertahun-tahun dia simpan dan hendak dibawahnya ke China untuk mengunjungi keluarganya disana.  Denda yang harus dia bayarkan, karena ketidaktahuan akan peraturan pembawaan uang tunai ke luar daerah pabean Indonesia, sungguh membuatkan terkejut.

uangvaluta1

Tentu Anda tidak menginginkan kejadian tersebut di atas menimpa Anda kan?  Ketika seseorang bepergian ke luar negeri pasti membawa uang dalam bentuk tunai, apakah itu dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing (valas) disamping beberapa kartu kredit atau kartu debit. Bagi anda yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, ada baiknya anda mengetahui ketentuan pembawaan uang tunai dalam bentuk Rupiah atau valas keluar masuk wilayah pabean RI.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki salah satu tugas sebagai pengawas perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain, terutama dari sisi keluar masuknya barang ke/dari luar wilayah Indonesia.  Dalam melakukan tugas pengawasan, DJBC melaksanakan salah satu peran sebagai community protector (pelindungmasyarakat),  yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional dan lain-lain. Peran community protector  tercermin dalam salah satu tugas pengawasan atas barang-barang yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga teknis sebagai barang dilarang atau dibatasi impor ekspornya.

Kelompok barang-barang ini dikenal dengan istilah barang yang dilarang atau dibatasi impor/ekspornya.  Barang yang dilarang/dibatasi impor atau ekspor ini ditetapkan oleh Kementerian/lembaga teknis terkait.  DJBC tidak berwenang menerbitkan ketentuan larangan atau pembatasan impor/ekspor suatu barang, namun mengingat kewenangan dan fungsinya, maka DJBC lah yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan dalam lalu lintas perbatasannya.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana ketentuan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean RI. Uang tunai merupakan obyek pengawasan DJBC berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mewajibkan pemberitahuan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya masuk/keluar wilayah pabean Indonesia, kepada DJBC.   Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mencakup juga penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, berwenang untukmenelusuri transaksi keuangan, termasuk penelusuran uang tunai. Penelusuran ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPATK ketika uang tersebut dibawa keluar/masuk wilayah pabean RI dalam bentuk tunai melalui perbatasan negara.  Oleh karena itu Undang-undang TPPU mengamanahkan pengawasan lalu lintas uang tunai keluar/masuk wilayah RI dilakukan oleh DJBC dengan mekanisme pemberitahuan pembawaan uang tunai.

Dalam Pasal 34 Undang-undang  TPPU dinyatakan  bahwa setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada DJBC.  Pemberitahuan kepada DJBC dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat kedatangan/keberangkatan, dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean yang telah ditentukan.

Kemudian DJBC mempunyai kewajiban untuk melaporkan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya tersebut kepada PPATK  paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.  Jika diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari DJBC mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang diberitahukan oleh seseorang.  

Pada sisi lain, ketentuan pembawaan uang tunai juga diatur oleh Bank Indonesia (BI), khususnya uang Rupiah.   BI mengatur pembawaan uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah dengan pertimbangan untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Uang Rupiah serta dalam rangka pengawasan terhadap lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu.  Pengaturan pembawaan uang tunai dalam mata uang Rupiah oleh BI dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : PBI 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean RI. Jika diperhatikan, Undang-undang TPPU (2010) memiliki umur yang lebih muda dibanding dengan PBI (tahun 2002), namun demikian ketentuan pembawaan kedua peraturan tersebut tidak ada yang bertentangan.  Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencabut  Undang-undang Nomor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang sebelumnya juga mengatur tentang  pembawaan uang keluar/masuk wilayah pabean RI.

uangvaluta2

Jika berdasarkan Undang-undang TPPU, diatur ketentuan pelaporan pada  DJBC, maka PBI mengatur ketentuan perizinan pembawaan uang Rupiah ke luar wilayah RI dan kewajiban memeriksakan keaslian uang Rupiah pada saat kedatangan dari luar daerah pabean. Kewajiban pelaporan atas pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih berdasarkan Undang-undang TPPU, tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh  izin  Bank  Indonesia, dan kewajiban  untuk  memeriksakan  keaslian  uang.

Dalam ketentuan Bank Indonesia, jika Anda keluar wilayah pabean RI dan membawa uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih wajib mendapat izin BI. Surat izin dimaksud harus diserahkan  kepada petugas BC di tempat keberangkatan dengan ketentuan :

  1. Jumlah uang yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah yang tercantum di dalam surat izin;
  2. Surat izin BI dimaksud hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali penggunaan; dan
  3. Masa berlaku izin  paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal izin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, jika Anda membawa uang tunai dan/atau valas dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia maka Anda harus memberitahukannya kepada Petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan. Dan jika uang yang dibawa tersebut terdapat mata uang Rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih harus dilengkapi dengan izin BI. 

Apabila Anda membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia,  wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai dan memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan. Jika uang tunai yang Anda bawa dalam bentuk valas atau instrumen pembayaran lainnya senilai Rp.100.000.000,00 atau lebih tetap harus memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai.  Pemeriksaan keaslian uang hanya diwajibkan atas mata uang Rupiah saja.

uangvaluta3

 

Pada praktiknya pembawaan uang Rupiah atau valas bisa menggunakan kargo atau dibawa langsung oleh penumpang. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengawasan pembawaan uang tunai ini, DJBC melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 01/BC/2005 tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, telah mengatur teknis pemberitahuan pembawaan uang tunai oleh importir/eksportir/penumpang di Kantor Pabean tempat kedatangan/keberangkatan.

a. Keluar wilayah Pabean RI, harus mengisi dan menyerahkan:
1. Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) jika diekspor sebagai barang kargo atau melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT).
 
b. Masuk wilayah Pabean RI, harus mengisi dan menyerahkan:
1. Customs Declaration (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
2. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) jika diimpor sebagai barang kargo; atau
3. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 1) dan 2) diatas wajib dilampiri dengan izin Bank Indonesia.

Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka setiap orang yang membawa uang tersebut wajib memeriksakan keaslian uang rupiah kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagaimana jika Anda tidak memberitahukan pembawaan uang tunai atau instruman pembayaran lainnya kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan/keberangkatan? Atau bagaimana jika Anda membawa uang Rupiah ke luar wilayah pabean Indonesia senilai  Rp.100.000.000,00 atau lebih tanpa izin BI?  Dalam Pasal 35 Undang-undang TPPU diatur bahwa jika seseorang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Demikian juga jika seseorang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  Sanksi administratif tersebut diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

uangvaluta4

            Pada PBI, sanksi juga dikenakan terhadap orang yang tidak memiliki izin BI atas uang tunai (mata uang Rupiah) yang dibawa keluar wilayah pabean RI atau tidak memeriksakan keaslian uang di tempat kedatangan, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

            Misalnya, seseorang membawa keluar wilayah RI, uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah sejumlah Rp.150.000.000,00 dan tidak memberitahukan kepada petugas bea dan cukai di tempat keberangkatan, maka dia akan dikenakan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (10% dari Rp.150.000.000,00).   Atau jika uang tersebut diberitahukan kepada petugas bea dan cukai disertai izin BI, dan ternyata izin yang dimiliki hanya untuk Rp.120.000.000,00 saja, maka dia akan dikenakan denda karena membawa uang Rupiah melebihi dari yang diizinkan.  Denda yang dikenakan sejumlah Rp.3.000.000,00 (10% dari kelebihan jumlah yang diizinkan, yaitu Rp.30.000.000,00).  Hal ini berlaku juga untuk pengenaan kesalahan tidak memberitahukan terhadap pembawaan valas dan instrumen pembayaran lainnya.

            DJBC akan selalu mendukung dan melaksanakan amanah Undang-undang TPPU dan PBI terkait dengan pembawaan uang tunai, walaupun tantangan geografis dalam melakukan pengawasan keluar masuknya uang tunai dari/ke Indonesia yang sesuai ketentuan cukup sulit dilakukan.  Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar instansi berwenang untuk dapat melakukan pertukaran informasi dan mengedukasi masyarakat sehingga pengawasan dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. Sehingga peristiwa sebagaimana terjadi pada contoh di awal tulisan ini tidak terjadi.  Semoga bermanfaat.

OOOOOOO

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.  Jakarta.

Peratuan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah  Keluar  Atau  Masuk Wilayah   Pabean   Republik  Indonesia. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 01/BC/2005 tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.  Jakarta.

                                                                        

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016