OPTIMALISASI PENERTIBAN IPOR BERISIKO TINGGI (PIBT)

Oleh: Mohamad Jafar

Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta  pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini yang mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi.

 

Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017, dilaksanakan rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi yang melibatkan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut  dimaksudkan agar tercipta praktik bisnis yang bersih, adil, dan transparan.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Keuangan, impor berisiko tinggi dilakukan oleh 1.300 hingga 1.500 importir dimana importir ini juga sering disebut dengan very high risk importir (VHRI). Diperkiran volume barang yang diimpor oleh VHRI ini sekitar 4,7 persen dari total volume impor di Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak begitu besar namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan dampak negatif pada perkonomian karena beredarnya barang impor ilegal serta berpengaruh pada penerimaan negara yang tidak optimal. Impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang lebih besar, hal ini dapat mengakibatkan berdarnya barang ilegal. Peredaran barang ilegal mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal.

Menteri Keuangan menjabarkan bahwa Rapat Koordinasi ini membahas strategi penanganan impor berisiko tinggi bersama Kementerian/Lembaga terkait yang turut diundang dalam acara ini. Sri Mulyani mengharapkan dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga penerimaan negara yang bisa optimal dan akurat serta mendorong perekonomian dalam negeri.

Dalam arahannya, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa barang-barang impor yang kerap diselundupkan atau yang memiliki risiko tinggi, di antaranya produk tekstil, elektronik, dan produk konsumsi secara borongan. Berbagai macam barang masuk dalam satu kontainer sehingga mereka perlu ditangani dalam bentuk pemeriksaan. Impor berisiko tinggi juga mengakibatkan pengurangan dwelling time sulit dilaksanakan karena dari sisi transparansi barang-barang yang ada dalam satu kontainer bermacam variasinya dan menjadi subjek risiko diperiksa. Pada praktiknya importir nakal ini terus menerus melakukan praktik penyimpangan dengan berbagai modus. Dalam melaksanakan kegiatannya importir nakal tidak segan melakukan tindakan yang mengambil risiko tinggi, dengan cara melakukan penyelundupan sebagian, dengan melibatkan oknum aparat terkait.

Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dijalankan DJBC sejak Desember 2016. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menegaskan bahwa upaya penertiban impor berisiko tinggi merupakan langkah nyata DJBC dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Dirinya menambahkan bahwa penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspektasi masyarakat guna menjadikan DJBC sebagai institusi yang kredibel di mata masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Lebih lanjut Heru menjabarkan strategi yang dilakukan DJBC dalam menjalankan program tersebut. Dalam jangka pendek, DJBC akan menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi. Untuk jangka panjang, DJBC akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan mengharapkan agar DJBC dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi internal, dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Hal ini penting guna menyasar perbaikan terkait kepatuhan pengguna jasa, percepatan dan penyederhanaan perizinan impor, serta pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegal lainnya.

Langkah-langkah Optimalisasi

Tidak ada yang sulit untuk kita capai jika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mencapainya. Demikian juga dengan penertiban impor berisiko tinggi, jika Kementerian Keuangan c.q. DJBC bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya serius untuk mengatasi permasalahan ini maka impor berisiko tinggi akan dapat ditekan seminimal mungkin dari bumi Indonesia tercinta ini. Berikut ini beberapa langkah yang dapat penulis sarankan untuk meminimalkan impor risiko tinggi, yaitu : perbaikan peraturan, penegakan hukum, penguatan integritas aparat, dan sinergi antar instansi.

 

Perbaikan Peraturan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah mengatur ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Ancaman sanksi meliputi dua macam, yaitu ancaman sanksi administratif dan ancaman sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan berupa denda yang harus dibayar dalam rupiah tertentu, sendangkan sanksi pidana memuat ancaman penjara dan/atau ancaman pidana denda. Sudah saatnya ancaman sanksi untuk pelanggaran terutama pelanggaran pidana ditingkatkan lebih berat lagi untuk memberi efek jera.

Sebagai contoh pelanggaran yang sering terjadi di lapangan yang termasuk tindak pidana adalah secara sengaja salah memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang. Jenis pelanggaran ini oleh Undang-undang Kepabeanan diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyelendupan impor yang diatur pada pasal 102. Ancaman atas pelanggaran ini adalah diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman sanksi pidana tersebut diatas untuk ancaman minimalnya terlalu ringan karena hanya selama satu tahun dan lima puluh juta. Ancaman sanksi pidana yang diharapkan memberi efek jera sebaiknya memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda dengan jumlah yang cukup besar, mengingat pasal ini dibuat pada tahun 2006, lebih dari sepuluh tahun yang lalu.

Penegakan Hukum

Adanya peraturan yang tegas dengan ancaman yang cukup berat tidak akan banyak berguna jika penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi tidak dilakukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh (law enforcement). Ketika terdapat pelaku usaha melakukan pelanggaran dan tidak ditegakkan hukum atasnya, maka hal itu akan menjadi pendorong pelaku usaha yang lain untuk melakukan hal yang sama sehingga semakin banyak pengusaha yang tidak patuh.

Penegakan hukum adalah amanat Undang-undang yang bertujuan untuk menjamin dipenuhinya hak-hak negara sekaligus sebagai shock therapy agar wajib pajak (importir) lebih patuh dan mentaati ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga penting untuk internal Bea dan Cukai sebagai peneguh fungsi DJBC sebagai penghimpun keuangan negara (revenue collector) dan pelindung masyarakat (community protector). Pelanggaran Undang-undang Kepabeanan yang diprioritaskan untuk dilakukan penegakan hukum adalah pelanggaran yang membawa dampak yang signifikan pada ekonomi nasional dan keuangan negara. Sengaja salah memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada pemberitahuan impor adalah salah satu jenis pelanggaran yang termasuk kategori ini.

Selain itu pelanggaran berupa penggunaan dokumen yang palsu atau dipalsukan untuk pelengkap pabean, baik berupa invoice dan packing list atau dokumen lainnya seperti surat keterangan asal (SKA) juga dapat diprioritaskan untuk ditegakkan hukum atasnya. Ancaman atas pelanggaran penggunaan dokumen palsu atau dipalsukan diatur pada pasal 103 (a) Undang-undang Kepabeanan dimana atas pelanggaran ini pelaku diancam dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan  pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Integritas Pegawai

Upaya untuk peningkatan integritas pegawai merupakan kerja penting DJBC yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Jika integritas telah bagus maka godaan dari pelaku usaha nakal tidak akan berpengaruh. Namun jika integritas rendah maka pegawai akan berusaha mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara berkolusi dengan pengusaha nakal. Terjadinya kolusi yang merugikan keuangan negara pasti terjadi karena adanya kesepakatan dua pihak, yaitu pengusaha dan oknum aparat. Meminimalisir impor risiko tinggi harus memperhatikan dua pihak tersebut. Jika importir berisiko sangat tinggi dipaksa patuh melalui peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas, maka aparat juga harus diperkuat integritasnya melaui bimbingan mental dan sistem reward and punishment yang jelas.

Bimbingan mental pegawai hendaknya mampu membangkitkan kesadaran pegawai bahwa kehormatan dan kemuliaan manusia tidak diukur dari banyaknya harta yang didapat dengan segala cara, namun kehormatan dan kemuliaan didapat dari prestasi kerja yang dilandasi dengan integritas yang tinggi. Bimbingan mental juga harus mampu mencetak pegawai yang memiliki rasa malu kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa dan juga malu kepada keluarga dan orang yang lain jika ia melakukan tindakan tidak terpuji dalam tugasnya. Pegawai dengan integritas tinggi harus dimiliki semua kantor Bea dan Cukai dimanapun berada. Terdapat perlakuan yang sama dimanapun barang impor diberitahukan oleh pelaku usaha. Jika masih ada sebagian kantor yang dapat ditembus oleh importir berisiko sangat tinggi maka hal itu akan merusak seluruh tatanan perbaikan yang telah dilakukan oleh DJBC.

Sinergi Antar Instansi

Tidak diragukan lagi bahwa di tiap-tiap instansi pemerintah masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sinergi antar instansi yang didukung oleh Pimpinan puncak instansi tersebut diharapkan oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dapat dicegah, sebagaimana sambutan dan harapan Menteri Keuangan pada rapat koordinasi penertiban impor berisiko tinggi. Sinergi dapat dicapai dengan menyamakan persepsi pentingnya program penertiban ini untuk kepentingan bangsa dan negara, serta adanya kesamaan integritas pejabat di semua instansi.

Sinergi sangat diperlukan di lapangan khususnya dalam rangka penegakan hukum jika terdapat tidak pidana kepabeanan, karena dalam proses pelimpahan kasus ke pengadilan DJBC tidak dapat langsung melakukannya namun melalui Kejaksaan setelah berkas dinilai lengkap. Pada proses penegakan hukum di awal pun sinergi diperlukan karena tidak jarang pelaku penyelundupan melakukan perlawanan bahkan dimungkinkan menggunakan oknum instansi lain untuk membantu kegiatan ilegalnya. Dukungan dari TNI dan Polri sangat diperlukan agar pejabat bea dan cukai dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar.

 

Pemahaman yang baik akan ruang lingkup kerja masing-masing instansi juga penting untuk mencapai sinergi yang optimal. Dengan adanya sinergi yang baik antara DJBC dengan instansi terkait diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada lagi pejabat bea dan cukai yang dikriminalisasi karena adanya ketidakpuasan dari pengguna jasa atas penetapan yang telah dilakukan oleh pejabat. Jika terdapat pejabat yang tidak perform dalam bekerja maka sesuai Undang-undang Kepabeanan terdapat mekanisme keberatan ke Direktur Jenderal dan banding ke Pengadilan Pajak, atau jika terkait pelanggaran etika oleh seorang pegawai maka pelanggaran itu dapat diselesaikan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai.

Simpulan

  1. Program penertiban impor risiko tinggi merupakan program pemerintah yang harus didukung untuk menciptakan kondisi persaingan bisnis yang sehat dan adil, serta untuk menjamin dipenuhinya kewajiban keuangan negara atas barang yang diimpor.
  2. Langkah-langkah untuk mengeliminasi impor risiko tinggi adalah dengan memperbaiki peraturan yang telah ada, melakukan penegakan hukum, meningkatkan integritas aparat bea dan cukai, serta melakukan sinergi yang baik dengan berbagai instansi yang berhubungan dengan pengawasan barang impor. Keempat langkah tersebut hendaknya dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan hasil yang optimal.
  3. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  4. http://www.beacukai.go.id/berita/sinergi-kementerian-keuangan-dengan-kepolisian-ri-kpk-tni-kejaksaan-agung-dan-ppatk-tertibkan-impor-berisiko-tinggi.html. Diakses tanggal 17 Juli 2017
  5. http://bisnis.liputan6.com/read/3020476/sri-mulyani-679-importir-berisiko-tinggi-tak-punya-npwp. Diakses tanggal 17 Juli 2017

Sumber :

 

  1. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  2. http://www.beacukai.go.id/berita/sinergi-kementerian-keuangan-dengan-kepolisian-ri-kpk-tni-kejaksaan-agung-dan-ppatk-tertibkan-impor-berisiko-tinggi.html. Diakses tanggal 17 Juli 2017
  3. http://bisnis.liputan6.com/read/3020476/sri-mulyani-679-importir-berisiko-tinggi-tak-punya-npwp. Diakses tanggal 17 Juli 2017

 

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016