PROJECT FINANCE DAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF PROYEK INFRASTRUKTUR

PROJECT FINANCE DAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP:

SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF PROYEK INFRASTRUKTUR

Oleh: Iqbal Islami *)

A. Pendahuluan

Infrastuktur seperti jalan raya, listrik, pelabuhan, irigasi, dan transportasi massal  sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pembangunan proyek infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang  besar. Sementara itu, kemampuan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana publik yang berasal dari anggaran negara sangat terbatas.  Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJM Nasional tahun 2015 – 2019,  dana yang diperlukan  mencapai Rp5.452 trilliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun. Dengan demikian, ada selisih pendanaan (financing gap) sebesar Rp4.321 triliun  yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan dari skema pendanaan alternatif  seperti Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP)  dengan badan usaha  baik swasta, BUMN/BUMD, ataupun koperasi. Sumber alternatif yang lain yang  dapat diharapkan adalah dari perbankan, investor, pasar modal, dan lain-lain.

 

Sumber dana alternatif tersebut lebih difokuskan untuk digunakan dalam pendanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang mempunyai nilai kelayakan keuangan yang tinggi. Hal ini dilakukan agar dapat lebih menarik sektor swasta untuk ikut menginvestasikan dananya dalam pembangunan infrastruktur. Skema yang potensial untuk dapat digunakan dalam pendanaan pembangunan proyek  infrastruktur yang dilakukan oleh swasta baik dengan skema KPS ataupun non-KPS adalah pendanaan dengan skema project finance.

B. Project Finance

Dari segi sumbernya, pendanaan untuk membiayai suatu proyek investasi seperti proyek infrastuktur dapat berasal dari ekuitas dan hutang.  Dari segi strukturnya pendananaan proyek investasi dapat distruktur sebagai pembiayaaan korporat (corporate finance) dan  pembiayaan proyek (project finance).   Pada corporate finance, aset dan sumber dana dari proyek yang didanai akan  menjadi bagian dari aset dan sumber dana  dari perusahaan pemilik  proyek yang dibangun. Sebaliknya, pada project finance, perusahaan yang melaksanakan proyek atau yang berperan sebagai perusahaan sponsor akan membentuk suatu entitas khusus yang akan menjadi kendaraan untuk melaksanakan proyek yang akan dibangun atau disebut juga special-purpose-vehicle (SPV).  SPV yang  dibentuk khusus untuk melaksanakan suatu proyek dinamakan juga sebagai project company yang keberadaannya hanya sepanjang proyeknya masih berjalan. Dengan demikian pada project finance, aset dan sumber dana proyek akan dicatat terpisah dari aset dan sumber dana dari perusahaan sponsornya.

Sumber dana dari project finance  berasal dari ekuitas yang disetorkan oleh perusahaan sponsor dan hutang dari para  kreditur. Pada project finance, pihak yang  berhutang  atau bertindak sebagai debitur adalah SPV yang secara hukum bersifat independen dari perusahaan sponsornya. Artinya, perusahaan sponsor tidak perlu memberikan jaminan khusus untuk membayar kembali hutang dari SPV (no recourse) atau kalaupun ada sifatnya hanya terbatas saja (limited recourse). Itulah mengapa pada project finance, para kreditur mempertimbangkan arus kas dari SPV sebagai sumber utama untuk pengembalian pinjaman, sementara asetnya hanya berfungsi sebagai jaminan saja. Oleh sebab itu, risiko yang dihadapi para kreditur dalam project finance berbeda dengan risiko pada corporate finance.
Pada corporate finance, aset-aset lain dan arus kas lain dari perusahaan debitur dapat menjadi jaminan dari hutang yang diambil. Jadi, jaminannya tidak semata-mata dari arus kas proyek yang akan didanai. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi oleh para kreditur dalam project finance harus dinilai secara berbeda dari risiko pada corporate finance.

Untuk mendapatkan pendanaan dengan struktur project finance maka arus kas yang dihasilkan oleh suatu SPV perlu mempunyai tingkat kepastian yang cukup tinggi dan mampu untuk menutup kebutuhan beban operasi dan membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya kepada para kreditur. Dengan demikian, para kreditor akan tertarik untuk ikut mendanai proyek yang akan dibangun dengan memberikan fasilitas kredit kepada SPV.

Tingkat kepastian dari arus kas yang dihasilkan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat permintaan dan kemampuan membayar masyarakat pengguna dari  barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek yang dibangun. Kepastian arus kas akan semakin tinggi apabila terdapat pembeli (offtaker) yang akan membeli seluruh barang atau jasa yang dihasilkan dengan harga yang telah ditentukan. Kepastian arus kas juga akan semakin tinggi apabila masyarakat yang akan menggunakan hasil produksi barang atau jasa mampu untuk membayar harga barang atau jasa yang dihasilkan pada tingkat harga yang dapat memberikan imbal hasil keuangan yang cukup bagi investor.
Prioritas penggunaan arus kas yang dihasilkan oleh SPV adalah untuk membayar beban operasi dan pengembalian pinjaman beserta bunganya. Dengan demikian, hanya arus kas yang tersisa setelah memenuhi dua kewajiban tersebut yang akan dapat dibayarkan kepada perusahaan sponsor sebagai dividen.

Suatu proyek yang distruktur sebagai suatu project finance, selain ada   SPV juga akan melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan sponsor, kreditor, kontraktor engineering, procurement, and construction  (EPC), kontraktor operation and maintenance (O&M), supplier bahan baku, dan pembeli hasil produksi. Karena melibatkan berbagai pihak tersebut maka, dari segi hukum, suatu project finance sebenarnya merupakan kumpulan dari kontrak-kontrak antara SPV dengan  para pihak yang berperan serta  dalam suatu project finance.  Kontrak-kontrak tersebut akan berisi tentang hak dan kewajibannya masing-masing  pihak termasuk juga bagaimana arus kas akan dibagi diantara para pihak tersebut.

Secara ringkas struktur kontrak-kontrak antara SPV dengan pihak-pihak yang terkait pada suatu proyek, misalnya proyek pembangkitan listrik, yang menggunakan skema pendanaan project finance dapat digambarkan seperti gambar berikut ini.

Untitled

Dari struktur tersebut di atas, dapat kita lihat siapa saja yang terlibat dalam suatu project finance dan kontrak apa saja yang diperlukan. Secara ringkas peran dari setiap pihak dan kontrak yang dibuat untuk masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1.    Host Government atau  pemerintah dimana proyek berada. Yang dimaksud dengan pemerintah  disini adalah pemerintah dalam arti luas yaitu dapat saja pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Peran pemerintah pada suatu proyek infrasturktur cukup beragam mulai dari sebagai regulator, pemberi konsesi dan ijin-ijin, dan dapat juga berperan sebagai penjamin. Pada skema KPS, pemerintah akan berperan juga sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Contracting Agency (CA). PJPK akan berfusngsi sebagai penanggung jawab proyek mulai dari  tahap persiapan, pembangunan, pengoperasian, sampai dengan pengakhiran proyek. Pada tahap persiapan, PJPK bertugas untuk mempersiapkan suatu proyek agar siap dilelang untuk mendapatkan investor yang terbaik. 

2.    Project Sponsor  adalah perusahaan  yang menjadi sponsor atau pemegang saham dari  suatu project company atau SPV. Perusahaan sponsor akan menyediakan dana berupa modal sendiri (ekuitas) untuk suatu project company. Perusahaan sponsor dapat saja merupakan perusahaan yang bisnis intinya sama atau ada kaitannya dengan proyek yang akan disponsori (strategic investor atau industrial sponsor) dan/atau bisa juga murni merupakan perusahaan investasi  (financial investor). Besaran ekuitas yang harus disediakan oleh para sponsor akan tergantung dari nilai proyek yang akan dibangun dan struktur modal yang dipilih. Sebagai contoh, apabila nilai suatu proyek misalnya Rp10 triliun dan rasio hutang terhadap ekuitas ditentukan sebesar 3 kali maka besaran ekuitas yang harus disediakan sponsor adalah Rp2,5 triliun. Sisa dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp7,5 triliun akan diperoleh dari kreditur yang bersedia memberikan fasilitas kredit misalnya dari bank atau lembaga keuangan lainnya.  

3.    Project Company adalah perusahaan yang khusus didirikan (SPV) oleh perusahaan sponsor untuk  melaksanakan suatu proyek mulai dari tahap pembangunan dan  pengoperasian sampai dengan konsesinya habis. SPV inilah yang akan mengikat kontrak dengan pihak-pihak lain sesuai dengan perannya masing-masing.  

4.    Lending Bank adalah bank atau lembaga keuangan lain yang akan menjadi pemberi fasilitas pinjaman kepada SPV untuk mendanai pembangunan proyek.   dan  yang menjadi jaminan dari pinjaman tersehut adalah proyek itu sendiri. Dalam project finance biasanya perusahaan sponsor tidak memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas pinjaman yang diambil oleh SPV. Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan maka pemberi pinjaman biasanya merupakan suatu sindikasi yang terdiri dari beberapa kreditur. Dalam pembentukan sindikasi, pertama-tama SPV akan menunjuk suatu bank menjadi pimpinan pengatur pinjaman (mandated lead arranger – MLA).  MLA kemudian akan membentuk sindikasi dengan mengajak bank-bank lain untuk menjadi co-arranger, manager, ataupun hanya sebagai agent bank saja dalam sindikasi kreditur yang akan memberikan pinjaman kepada SPV.

5.    Product Purchaser. Pembeli produk adalah pihak yang akan bertindak sebagai pembeli (offtaker) produk yang dihasilkan oleh SPV. Untuk proyek pembangkit listrik, di Indonesia, pihak yang akan bertindak sebagai pembeli dari listrik yang dihasilkan oleh SPV adalah PLN. Perjanjian antara PLN dengan SPV dituangkan dalam bentuk purchasing power agreement (PPA) yang sifatnya jangka panjang misalnya sepanjang masa konsesi dari proyek pembangkit listrik tersebut.

6.    Plant Constructor. Pembangun fisik misalnya pembangkit listrik pada proyek listrik adalah kontraktor EPC yang memenangkan tender pembangunan pembangkit listrik yang diadakan oleh SPV. Kontraktor EPC ini biasanya terdiri dari konsorsium kontraktor yang terdiri dari kontraktor utama dan sejumlah sub kontraktor. Skema kontrak EPC antara kontraktor utama dengan SPV biasanya adalah  berupa kontrak fixed- price turnkey. Selanjutnya kontraktor utama akan membagi-bagi kontrak yang diperoleh tersebut kepada para anggota konsorsium kontraktornya. Kontraktor utama bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pembangunan proyek sampai dengan selesai dan siap beroperasi. Kontraktor utama bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan proyek atau apabila kinerja pembangkit listrik yang dibangun tidak mencapai standar kinerja teknis yang ditentukan.  Dalam kontrak turnkey, kontraktor utama bertanggungjawab untuk menyerahkan pembangkit listrik yang dibangun dalam kondisi sudah dapat beroperasi dengan baik sesuai standar teknis yang telah ditentukan. Kontraktor utama yang ditunjuk dapat saja mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan sponsor. Salah satu dari anggota kontraktor EPC ini seringkali akan ada yang nantinya akan ditunjuk sebagai plant operator.

7.    Plant Operator. Operator pabrik adalah kontraktor yang ditunjuk oleh SPV untuk mengoperasikan dan merawat pabrik setelah pabrik selesai dibangun dan mulai memasuki tahap operasi. Pada proyek pembangkit listrik, operator yang ditunjuk akan ditugaskan untuk mengoperasikan dan merawat pembangkit listrik agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Perusahaan yang ditunjuk menjadi operator dapat saja merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan sponsor.

8.    Fuel dan Raw Material Supplier. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku maka akan diadakan kontrak jangka panjang pembelian bahan baku antara SPV dengan pemasoknya. Pada proyek pembangkit listrik salah satu bahan baku yang sangat penting adalah bahan bakar pembangkit listrik seperti gas atau batubara. Pemasok bahan bakar ini dapat saja mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan sponsor.

C. Public Private Partnership (PPP)

Dana publik yang bersumber dari APBN yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur terbatas. Oleh sebab itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk terus mendorong keikutsertaan badan usaha  dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Salah satunya adalah  dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) antara pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Proyek Kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan badan usaha. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk PT,  BUMN/BUMD, dan Koperasi.  Dalam pelaksanaan proyek kerjasama, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Apabila dalam perundang-undangan diatur bahwa suatu sektor infrastruktur,  penyediaan infrastruktur oleh pemerintah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJPK. Misalnya untuk infrastruktur pembangkit listrik,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang akan menjadi PJPK adalah PT PLN (Persero) bukan Menteri ESDM.

Dalam proyek KPS, untuk menarik para investor, pemerintah memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama. Dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk kontribusi fiskal ataupun non fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama. Jaminan pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada badan usaha melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama. Dengan adanya dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah ini maka kelayakan finansial suatu proyek akan dapat meningkat dan  juga akan meningkatkan kemampuan suatu proyek kerjasama untuk mendapatkan pendanaan dari bank (bankability) misalnya dengan menggunakan skema project finance.

Untuk proyek infrastruktur  yang tidak layak secara keuangan namun layak secara ekonomi, pemerintah dapat memberikan dukungan kelayakan atau viability gap funding (VGF).  VGF adalah   bantuan dana investasi dimuka yang diberikan pemerintah  yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dana selama masa pembangunan. Dengan adanya VGF ini maka dana investasi yang harus disediakan oleh perusahaan sponsor menjadi berkurang sehingga harga jual barang dan jasa yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar dari para pengguna barang jasa dari proyek yang akan dibangun tersebut. Proyek infrastruktur yang sering membutuhkan VGF misalnya adalah proyek air minum. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat pengguna air minum yang dihasilkan banyak yang tidak  mampu untuk membayar harga jualnya apabila harganya ditetapkan berdasarkan seluruh dana investasi yang dibutuhkan.  Dengan  demikian, VGF ini akan dapat membuat  proyek yang semula tidak layak secara keuangan menjadi layak secara keuangan.

Selain mendapatkan dukungan pemerintah, proyek-proyek KPS pun akan dapat memperoleh jaminan pemerintah. Untuk meningkatkan daya tarik dari suatu proyek infrastuktur maka peran pemerintah sebagai penjamin sangat diperlukan agar dapat menarik minat perusahaan sponsor dan kreditor untuk ikut serta dalam pembangunan suatu proyek infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu badan usaha penjaminan yaitu PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia  (Persero) atau PT PII yang berfungsi untuk menjalankan peran single window policy dalam pemrosesan penjaminan proyek-proyek infrastuktur. Berdasarkan kebijakan tersebut, proses pelaksanaa penjaminan proyek-proyek KPS hanya dapat dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui PT PII.  Dengan mekanisme satu pintu ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola, transparansi, dan konsistensi proses penjaminan. Selain itu, keberadaan PT PII juga digunakan untuk memagari (ring fencing) kewajiban kontinjen pemerintah yang muncul dari penyediaan penjaminan dan meminimalkan kejutan langsung terhadap APBN. 

Sesuai dengan Perpres No. 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas     Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,  jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha mencakup:

a.  infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;

b.    infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;

c.    infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

d.    infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;

e.    infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut

f.    dan tempat pembuangan;

g.    infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government;

h.    infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan

i.    infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 dijelaskan bahwa pendanaan publik akan diprioritaskan untuk mendanai pembangunan di daerah-daerah yang masyarakatnya berpenghasilan rendah, daerah prioritas percepatan pembangunan, dan pada layanan yang bersifat sosial atau non-cost recovery.  Untuk proyek-proyek infrastruktur  yang memiliki potensi pendanaan investasi sektor swasta yang mencukupi maka pendanaan publik akan diminimalkan. Oleh sebab itu, ke depannya, pemerintah akan mendorong agar skema KPS dapat  menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersifat pemulihan pembiayaan (cost-recovery) khususnya di daerah-daerah dimana daya beli masyarakat sudah mampu untuk melaksanakan prinsip pengguna membayar (user pay principle) seperti di kawasan perkotaan.

Dengan adanya skema KPS ini maka dana publik untuk pembangunan proyek infrastruktur dapat diutamakan pada proyek-proyek yang kelayakan keuangannya rendah namun kelayakan ekonominya tinggi. Sementara untuk proyek-proyek yang mempunyai kelayakan keuangan yang tinggi pemerintah cukup memberikan dukungan dan jaminan saja. Dengan skema dukungan dan jaminan ini maka dana publik dapat di-leverage realisasinya sampai lebih dari 3 kalinya. Artinya, untuk setiap rupiah dukungan dan jaminan yang diberikan akan dapat menghasilkan pembangungan proyek infrastruktur minimal 3 (tiga) kali lipatnya.

D. Leveraging Dana Publik dengan Penyertaan Modal Negara

Selain dengan memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah untuk  proyek KPS, pemerintah juga dapat me-leverage dana publik dengan melakukan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN-BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur untuk menyediakan kebutuhan ekuitas untuk membangun proyek infrastruktur baik dengan skema KPS ataupun non-KPS. Untuk menciptakan efek leverage atas PMN yang diterimanya maka BUMN tersebut harus mencari pendanaan dari hutang untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan proyek infrastruktur yang digarapnya baik dengan skema corporate finance maupun project finance. Selain itu, PMN juga dapat diberikan kepada bank-bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN untuk meningkatkan permodalannya dan kapasitasnya untuk dapat memberikan pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur.

Dana publik yang disalurkan menjadi PMN pada BUMN-BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dapat menciptakan leverage sampai dengan tiga kalinya misalnya  dengan cara menjadi perusahaan sponsor pada proyek infrastruktur dengan skema project financing.  Apabila dana publik tersebut disalurkan  melalui bank-bank BUMN maka tingkat leverage yang bisa dihasilkan dari dana publik tersebut bahkan bisa mencapai lebih dari 7 kalinya. Dengan adanya tambahan modal, bank BUMN tersebut dapat meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kredit yang dapat disalurkan untuk proyek-proyek inftastruktur.

Oleh sebab itu, adalah tepat sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengalokasikan tambahan ruang fiskal yang diperoleh akibat menurunnya subsidi BBM dalam APBN tahun 2015.  Pada  rancangan APBNP tahun 2015 yang telah diajukan, pemerintah berencana untuk menyuntikkan PMN kepada 42 BUMN sebesar Rp72,9 triliun. BUMN yang dipilih adalah BUMN yang dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk dapat membantu merealisasikan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Selain memberikan efek leverage atas dana publik, suntikan modal kepada BUMN juga menyebabkan dana pubilk tersebut berubah menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan (KND) yang tidak lagi terikat dengan aturan pelaksanaan APBN.  Sebagai dana KND maka penggunaan PMN tersebut akan dapat dikelola sesuai dengan proses korporasi. Dengan demikian, eksekusi pembangunan infrastruktur oleh BUMN akan menjadi lebih mudah karena penggunaan dana PMN tersebut tidak lagi dibatasi waktu hanya untuk satu tahun anggaran dan proses pengadaannya juga menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada pada BUMN tersebut. 

E. Penutup

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan dunia usaha serta masyarakat pada umumnya. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut terbatas.   Selisih pendanaan (financing gap) yang ada diharapkan dapat diperoleh dari skema pendanaan alternatif seperti sektor swasta, perbankan, pasar modal, dan investor pada umunya baik dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain dengan skema KPS dan project finance.

Untuk menarik minat para investor, maka proyek infrastruktur yang  ditawarkan kepada pihak swasta adalah proyek-proyek yang mempunyai nilai kelayakan keuangan yang tinggi. Untuk proyek-proyek semacam ini maka skema pendanaan project financing sangat memungkinkan karena tingkat kepastian dan jumlah arus kas yang dihasilkan cukup tinggi  sehingga dapat menghasilkan tingkat imbal hasil yang cukup kepada investor dan kreditor. 

Untuk dapat membuat suatu proyek infrastuktur lebih menarik lagi, maka suatu proyek  infrastuktur dapat distruktur sebagai sebuah proyek KPS. Pada proyek KPS ini pemerintah akan melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam  mengadakan proyek infrastruktur. Pada proyek KPS, pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah. Dukungan pemerintah ini dapat berupa dukungan fiskal dan non-fiskal. Dukungan pemerintah akan dapat meningkatkan kelayakan keuangan dari proyek yang dikerjasamakan. Jaminan pemerintah diberikan dalam bentuk skema penjaminan untuk pembagian risiko proyek kerjasama. Dengan adanya jaminan pemerintah ini maka akan meningkatkan bankability dari proyek sehingga akan lebih menarik bagi para kreditor untuk memberikan kreditnya. Ke depannya, pemerintah akan mendorong agar skema KPS dapat  menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang kelayakan keuangannya tinggi.

*) Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklat KNPK

Daftar Pustaka:

  1. Chan, Chris et. all. Public Infrastructure Financing: An International Perspective, Commonwealth of Australia 2009
  2. Gatti, Stefano, Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, Elsevier Inc., 2008
  3. Hersi, Sabal, An Introduction to Project Finance in Emerging Market, IESA 2006
  4. RPJM Nasional 2015 -2019
  5. Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
  6. Perpres No. 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas 5.Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
  7. Perpres No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
  8. Perpres No. 56 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 5.Perpres No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Acara Pisah Sambut Para Pejabat +

      [Tangerang Selatan] Rabu, 4 Januari 2017. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan PerimbanganKeuangan memimpin acara pisah sambut Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016