Poros Maritim dan Perkembangan Perekonomian Indonesia

Oleh G.T.Suroso
Widyaiswara BPPK

 

Abstrak

            Sesuai dengan karakteristik geografis yang dimilikinya, Indonesia memiliki visi sebagai Poros Maritim Dunia. Pemerintah memiliki sejumlah agenda terkait dengan visi tersebut diantaranya terkait dengan pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Diharapkan dari diberlakukannya poros maritim tersebut perekonomian dan kemakmuran Indonesia meningkat.

 

Kata kunci : Poros maritim, agenda pemerintah, perekonomian

 

Indonesia sebagai Poros Maritim

            Visi Indonesia tentang "Poros Maritim" yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo merupakan cita-cita dan akan berdampak besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia adalah Poros Maritim Dunia dikarenakan letak Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada akhir tahun 2014.KTT tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, Perdana Menteri Australia serta Sekretaris Jenderal ASEAN (www.kemenkeu.go.id).

           Presiden menjelaskan lima agenda pembangunan agar dapat mewujudkan Poros Maritim Dunia tersebut. Pertama adalah dengan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari jumlah pulaunya lebih dari 13.500 buah dan mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

        Indonesia merupakan Negara Kelautan terbesar di dunia yang memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar dan kecil. Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia terletak pada posisi geografis sangat strategis, terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera, serta memiliki wilayah laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.

  Luas wilayah laut Indonesia mencapai ¾ dari seluruh wilayah Indonesia. Selat Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara umum merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume perdagangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan seluruh dunia. Sampai saat ini, Laut Indonesia berpotensi meningkat di masa-masa datang, mengingat prospek perkembangan perekonomian di wilayah Asia masih menjanjikan (jurnalmaritim.com) .

 Kedua adalah dengan menjaga dan mengelola sumber daya laut, berfokus pada kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Potensi Laut Indonesia memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran karena  Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang seluas 2,4 juta kilometer persegi dengan berbagai potensi kekayaan alam yang siap dieksploitasi di dalamnya. Potensi ekonomi tersebut menjanjikan bagi prospek pencapaian kinerja perekonomian yang mampu menyejahterakan rakyat. Potensi perekonomian kelautan dapat dikembangkan dari berbagai sektor, terutama sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, sektor jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi lepas laut, terutama pada kawasan ZEE, kehutanan pesisir, perdagangan, pelayaran dan pariwisata.

Menurut catatan Yudi Widiana Adia, anggota DPR RI, seperti yang dilansir kompas.com pada  21 Oktober 2014 lalu, Indonesia memiliki tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan 1,5 juta dollar AS per hari, setara dengan sekitar Rp 18 miliar perhari. Berdasarkan data Badan Pangan Dunia (FAO), masih menurut Yudi, nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 triliun dollar AS sampai 5 triliun dollar AS, setara Rp 36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun pertahun.

Sayangnya, kekayaan sumber daya alam yang besar itu banyak yang dijarah asing, Menurut Yudi, nilai ikan yang dicuri oleh nelayan asing dari wilayah laut di Indonesia tak kurang dari 23 miliar dollar AS atau sekitar Rp 276 triliun per tahun. Karenanya, pemerintah diharapkan benar-benar berkomitmen mengembalikan kekayaan maritim Indonesia. 

 

Pengembangan pembangunan kelautan

         Ketiga adalah dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melalui pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Paradigma pembangunan pun harus digeser menjadi  berorientasi pada wilayah maritim yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah darat. Paradigma ini menegaskan jaminan bahwa pembangunan maritim pada akhirnya akan membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas pada aktivitas perekonomian yang berkembang di wilayah darat.

            Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merinci secara detail pembangunan tol laut selama lima tahun ke depan dalam mendukung poros maritim dunia. Kebutuhan investasi dari proyek tersebut mencapai hampir Rp 700 triliun. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek yang akan menyokong menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia lewat konsep tol laut (m.liputan6.com). Proyek-proyek tersebut antara lain, pertama, pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahannya. Nilai investasi program ini sebesar Rp 243,69 triliun. Adapun 24 pelabuhan itu, yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar,  

          Proyek keduashort sea shipping seperti pengadaan kapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan dan Cirebon dengan kebutuhan anggaran Rp 7,50 triliun. Proyek ketiga, fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional. Anggaran yang diperlukan sebesar Rp 40,61 triliun.

           Proyek keempat, pengembangan pelabuhan non komersial sebanyak 1.481 pelabuhan dengan total nilai investasi Rp 198,10 triliun. Proyek kelima, pengembangan pelabuhan komersial lainnya sebanyak 83 pelabuhan senilai Rp 41,50 triliun. Proyek keenam, transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, kereta pesisir senilai Rp 50 triliun. Proyek ketujuh, revitalisasi industri galangan kapal. Ada 12 galangan kapal secara menyeluruh dengan investasi sebesar Rp 10,80 triliun. Proyek kedelapan, pengadaan kapal untuk lima tahun ke depan seperti kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker dan kapal rakyat. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 101,74 triliun. Serta pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan kelas V senilai Rp 6,04 triliun sebagai proyek kesembilan. Sehingga total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 699,99 triliun. Angka ini masih kecil dari hitung-hitungan Presiden yang sebesar Rp 780 triliun.

 

Diplomasi maritime untuk perekonomian berbasis kelautan

Keempat dari strategi Poros Maritime adalah melalui diplomasi maritim. Pemerintah mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini baik dalam maupun luar negeri. Bekerja sama untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Sebagai negara berkembang yang masih kekurangan kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan bawah laut, Indonesia harus membangun kerja sama lebih erat dengan negara-negara berteknologi maju untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi sekaligus mengkonservasi dan menjaga sumber-sumber laut.

       Kelima, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal tersebut diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritime. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, cita-cita dan agenda tersebut akan menjadi fokus Indonesia di abad ini.

           Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjianti yang didukung TNI AL menenggelamkan kapal pencuri ikan menjadi secercah harapan untuk mewujudkan kewibawaan Indonesia yang sangat diperlukan dalam poros maritim. Langkah wanita asal Pangandaran ini dalam menjalankan amanat undang-undang patut diacungi jempol mengingat potensi sektor kelautan Indonesia yang dicuri kapal nelayan asing cukup fantastis.

 

Daftar Pustaka

http://www.kemenkeu.go.id/Berita/presiden-indonesia-adalah-poros-maritim-dunia

http://jurnalmaritim.com/2014/08/indonesia-poros-maritim-dunia-menuju-ekonomi-berbasis-kelautan/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/21/203422926/Visi.Maritim.Jokowi.Tantangan.Bernilai.Ribuan.Triliun.Rupiah

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2138321/melongok-tol-laut-jokowi-modal-ri-jadi-poros-maritim-dunia

Paling Banyak Dibaca

  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016