PERTUMBUHAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA : SUDAH INKLUSIFKAH?

PERTUMBUHAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA : SUDAH INKLUSIFKAH?[1]

Ita Hartati

Widyaiswara Masdya Balai Diklat Keuangan Makassar

Azwar

Pelaksana Balai Diklat Keuangan Makassar

ABSTRAK

Perekonomian Indonesia relatif terus tumbuh dengan baik selama lebih dari satu dekade terakhir dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tahunan mencapai 5,06% pada tahun 2014. Pencapaian ini juga didukung oleh tren penurunan persentase masyarakat miskin sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2016). Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antarprovinsi juga semakin besar. Pembangunan yang didominasi pada provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kawasan Barat Indonesia, membuat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi pada Kawasan Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016).

 

Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (inklusif). Berdasarkan studi empiris, fenomena inklusifitas pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya pada Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif yang sempurna. Dengan adanya hasil empiris ini, maka hendaknya pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih fokus terhadap pemerataan hasil-hasil pembangunan dan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut, tidak dengan sekedar mengejar pencapaian pertumbuhan setinggi-tingginya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat program pembangunan yang langsung ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mesti melakukan peninjauan dan pengukuran (verifikasi) yang baik terhadap data masyarakat miskin di daerah masing-masing. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya program pelayanan masyarakat yang menjadikan data tersebut sebagai acuan atau basis data, seperti Bantuan Pendidikan Siswa Miskin dan lainnya.

Kata kunci : pertumbuhan, inklusif, timur, sulsel

1. Pendahuluan

Tahun 2015 yang telah berlalu merupakan gerbang bagi jalan panjang yang sangat penting untuk melihat pencapaian dari masing-masing daerah di Indonesia dalam rangka pencanangan program Millennium Development Goals. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim dengan menyediakan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi (United Nations, 2015). Asian Development Bank (ADB) mencanangkan pentingnya kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh semua komponen dalam masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pencapaiannya (ADB, 2010).

Perekonomian Indonesia relatif terus tumbuh dengan baik selama lebih dari satu dekade terakhir dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tahunan mencapai 5,06% pada tahun 2014. Pencapaian ini juga didukung oleh tren penurunan persentase masyarakat miskin sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2016). Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan pada kawasan ini adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sementara itu, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Sebagai akibatnya, koefisien Gini Ratio Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2002 sebesar 0,33 menjadi 0,408 pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2016).

Jika dilihat dari sebaran Gini Ratio pada seluruh provinsi di Indonesia, pada tahun 2013 distribusi pendapatan relatif merata di provinsi-provinsi di pulau Sumatra dan sebagian besar pulau Kalimantan. Sedangkan, provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi dan Papua, distribusi pendapatannya relatif timpang. Provinsi-provinsi dengan nilai Gini Ratio di atas Gini Ratio rata-rata nasional di antaranya : Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Khusus untuk provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia[2] ini, Gini Ratio rata-rata lima tahun terakhir (2009-2013) pada provinsi Sulawesi Selatan menjadi tertinggi kedua (0.41) setelah provinsi Gorontalo dan Papua yang memiliki Gini Ratio yang sama (0.42) (Badan Pusat Statistik, 2016).

Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antarprovinsi juga semakin besar. Dengan begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan, permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan khususnya antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia telah muncul sejak lama. Pembangunan yang didominasi pada provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kawasan Barat Indonesia, membuat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi pada Kawasan Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini didukung oleh Sholihah (2014) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di Kawasan Barat Indonesia. Padahal menurut Todaro (2006), masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi lebih kepada siapa yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (inklusif). Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Klasen (2010) bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif itu berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro poor. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan jumlah kelompok yang “tidak diuntungkan” (marginal) dalam perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, keberadaan Kementerian Keuangan sebagai representasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan nasional dan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) kekayaan negara dalam rangka menyokong pembangunan ekonomi, telah mencanangkan visinya yang baru dalam Blueprint Transformasi Kelembagaan Tahun 2014-2025 yaitu “akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Dalam visi yang baru tersebut, keberadaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengawal tercapainya pertumbuhan dan pembangunan yang akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia.

Meskipun bukan lagi menjadi isu yang terbilang baru, pertumbuhan inklusif selalu menjadi pembahasan yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode mengukur pertumbuhan inklusif. Namun, kajian dan referensi yang berfokus pada analisis pengukuran dan determinan inklusi pertumbuhan ekonomi, masih terbatas pada scope nasional yang relatif cukup besar dan luas. Kajian inklusifitas pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional (daerah) dirasakan masih sangat minim dan menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam case ini menjadi kurang optimal. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan wawasan tentang dinamika ini menjadi terbatas, sehingga seyogyanya menjadi agenda yang sangat penting untuk diprioritaskan.

Untuk menjembatani gap tersebut di atas, artikel ini mencoba melihat inklusifitas pertumbuhan ekonomi di tingkat regional (daerah) khususnya pada kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, dimana mengambil data pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai studi kasus untuk mewakili kawasan ini. Pembahasan terkait inklusifitas pertumbuhan di tingkat regional atau daerah menjadi penting untuk banyak dilakukan mengingat bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan pembangunan yang berbeda pula.

2. Pertumbuhan Inklusif

Seruan untuk mendorong pertumbuhan inklusif di Asia telah muncul sejak pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan (Klasen, 2010). Pertumbuhan dengan kesenjangan yang terus berlangsung dalam sebuah negara dapat menyebabkan kegaduhan sosial dan politik serta mendorong terjadinya tindak kriminal dari kelompok masyarakat yang merasa haknya (untuk hidup layak) tercabut (ADB, 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidaklah cukup untuk memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep inklusifitas kemudian muncul sebagai kebijakan utama untuk terus didorong dan memasukkan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Terdapat berbagai indikator mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang telah dirumuskan dan didefiniskan oleh beberapa organisasi internasional. Masing-masing institusi tersebut merumuskan perbagai indikator yang berbeda-beda. Bank Dunia (2008), misalnya, sangat menekankan pada kebijakan industri padat tenaga kerja dibandingkan pada distribusi pendapatan. Membangun iklim kondusif yang mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan produktifitas diasumsikan dapat menciptkan lapangan pekerjaan baru dan pendapatan bagi tenaga kerja sebagai aset yang penting bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) mendorong pertumbuhan pro-poor yang dapat memberikan dampak non-pendapatan (kesehatan, pendidikan, dan sebagainya) demi kesejahteraan masyarakat miskin. United Nation Development Program (UNDP) dalam Suryanarayana (2007) memberikan definisi mengenai pertumbuhan inklusif berdasarkan sisi produksi dan pendapatan Gross Domestic Product (GDP), yaitu proses dan hasil pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Dengan demikian pertumbuhan inklusif akan merepresentasikan pemerataan.

Definisi lain disajikan oleh ADB melalui Strategi 2020-nya yang mengidentifikasi pertumbuhan inklusif ke dalam dua fokus strategi yaitu sustainable income growth (pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan) dan kesempatan yang terbuka bagi semua pihak (Klasen, 2010). R usastra (2011) dalam analisisnya mengemukakan paradigma pertumbuhan inklusif pada dasarnya adalah : (1) pembangunan pro kelompok miskin; (2) laju pertumbuhan ekonomi; dan (3) mencegah kerusakan lingkungan. Terdapat keterkaitan kuat antar ketiganya. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perbaikan distribusi pendapatan, yang memiliki ketergantungan pada efisiensi dan konservasi penggunaan sumber daya. Konsekuensinya, pilihan prioritas sektoral adalah pembangunan pertanian berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Pengertian pertumbuhan inklusif yang secara khusus berhubungan dekat dengan konsep kemiskinan didukung oleh Habito (2009). Menurut kesimpulannya, pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan GDP yang dapat menurunkan kemiskinan. Habito juga menjelaskan bahwa struktur perekonomian dan komposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi telah diyakini sebagai faktor penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif, dengan pernyataan umum bahwa pertumbuhan yang lebih kuat pada struktur pertanian akan mempercepat penurunan kemiskinan. Penekanan pada sektor pertanian ini wajar bila mengingat bahwa peran sektor pertanian terutama dalam penyerapan tenaga kerja di negara berkembang sangat besar. Selain fokus akan kondisi sektor perekonomian, Habito memandang investasi pada fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif.

Min Tang (2008) memberikan perhatian terhadap persoalan kemiskinan dalam kaitannya dengan pertumbuhan inklusif dengan berangkat dari persoalan distribusi pendapatan. Ia mengamati bahwa selama beberapa dekade, banyak negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Sementara itu, distribusi pendapatan semakin memburuk dengan derajat yang berbeda-beda antarnegara. Beragam ukuran dan elemen dinyatakan turut memengaruhi apakah pertumbuhan dapat dikatakan inklusif. Ukuran yang paling penting adalah apakah pertumbuhan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan orang miskin. Orang miskin, yang merupakan pihak dengan posisi paling tidak menguntungkan dalam pembangunan, memiliki kesulitan untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Karena itu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan prioritas utama dalam agenda pertumbuhan ekonomi, tetapi terbukti sangat sulit untuk dicapai. Pertumbuhan inklusif sangat sering disamakan dengan inklusifitas pro poor, dengan demikian pertumbuhan yang tidak pro poor sudah pasti tidak inklusif.

Persoalan ketimpangan tidak luput menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pertumbuhan inklusif. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif yang fokus pada percepatan perluasan kesempatan dan akses terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk kelompok yang kurang diuntungkan, adalah syarat penting tetapi belum cukup untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah meningkat, tetapi hal ini bukan berarti bahwa orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin. Melainkan kekayaan orang kaya meningkat jauh lebih cepat dari pada orang miskin. Dengan melihat pada persoalan ketimpangan yang terjadi, Ali memberi kesimpulan bahwa faktor kunci yang bertanggungjawab atas peningkatan ketimpangan terlihat beragam dalam pertumbuhan. Tiga dimensi dalam perbedaan pertumbuhan terutama berkenaan dengan perbedaan pengukuran ketimpangan di berbagai bagian daerah. Yang pertama, pertumbuhan telah berbeda antardaerah di suatu negara (misalnya pada tingkat regional). Kedua, pertumbuhan berbeda antarkota dan desa. Ketiga, pertumbuhan berbeda antarrumah tangga, sehingga pendapatan masyarakat kelas atas tumbuh lebih cepat dari pada masyarakat kelas menengah atau di bawahnya.

Faktor-faktor seperti ketimpangan, kemiskinan, masalah sektoral dan tenaga kerja seringkali disebutkan dalam uraian mengenai berbagai konsep pertumbuhan inklusif. Ianchovichina dan Lundstrom (2009) memberikan pendapat yang sedikit berbeda, dimana keduanya memperhatikan kembali persoalan ukuran pertumbuhan. Ianchovichina dan Lundstrom menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif berkaitan dengan memperbesar ukuran perekonomian dan bukan hanya fokus pada masalah distribusi sumber daya.

Definisi pertumbuhan inklusif yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari beragam konsep yang telah diuraikan sebelumnya oleh Ali dan Son (2007), Min Tang (2008), Habito (2009) dan Ianchovichina dan Lundstrom (2009). Terminologi pertumbuhan inklusif yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhinya akan menggunakan pendekatan indikator tersebut.

3. Pengukuran Pertumbuhan Inklusif

Berkenaan dengan pertumbuhan inklusif, penelitian empiris telah mengembangakan aspek kajiannya untuk membahas pengukuran indikator pertumbuhan inklusif, seperti yang dilakukan oleh Ali dan Son (2007) dan Klasen (2010).

Sosial Mobility Curve

Anand et al. (2013) menggunakan pengukuran pertumbuhan inklusif dengan pendekatan Social Mobility Curve, dimana tingkat keinklusifan pertumbuhan ekonomi tergantung dari dua faktor: (i) pertumbuhan pendapatan; (ii) distribusi pendapatan. Pengukuran ini awalnya dikemukakan oleh Ali dan Son (2007), dengan menerapkan Sosial Mobility Curve dalam hal kesetaraan mengakses pendidikan dan kesehatan. Kemudian pengukuran tersebut digunakan Anand et al. (2013) yang diterapkan ke dalam sisi pendapatan. Bentuk Social Mobility Curve dapat dilihat pada Gambar 2.1.

 

Gambar 1. Social Mobility Curve

Sumber: Anand et al (2013)

Gambar 1 menunjukkan semakin tinggi kurva berimplikasi pada keinklusifan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan akan inklusif secara sempurna jika Social Mobility Curve bergerak ke atas. Jika adalah rata-rata pendapatan 100 persen dari populasi, maka adalah rata-rata pendapatan di bawah i persen dari populasi. Sehingga apabila untuk nilai i yang berbeda adalah sama maka jumlah akan sama dengan , atau dengan kata lain distribusi pendapatan equal. Gambar 2.1 menujukkan kurva AIB lebih inklusif jika dibandingkan AB. Sehingga tingkat keinklusifan tergantung pada perubahan rata-rata pendapatan dan perubahan distribusi pendapatan.

Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

Alternatif lain untuk mengukur pertumbuhan inklusif dirumuskan oleh Klasen (2010). Menurutnya, pendekatan yang sederhana untuk memeriksa pertumbuhan yang inklusif diperlukan. Dalam merumuskan metode pengukuran untuk pertumbuhan inklusif, Klasen mengadaptasi metode dari penelitian-penelitian pro-poor growth. Secara khusus, adaptasi dilakukan dari penelitian Kakwani dan Son (2008) mengenai konsep Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) yang mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan untuk kelompokkurang beruntung.

Manfaat pertumbuhan bisa dihitung dengan menggunakan metode PEGR yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin. Dalam penghitungan PEGR sendiri, terdapat 2 metode, yaitu dengan menggunakan teknik analisis secara ex-ante dan Post-ante.

Metode penghitungan PEGR dengan menggunakan teknik analisis secara ex-ante diterapkan berdasarkan asumsi bahwa perubahan ketidakmerataan pendapatan hanya berlangsung dengan cara terjadi pergeseran secara proporsional dan konstan di semua titik pada kurva Lorenz. Padahal pergeseran kurva Lorenz dapat disebabkan banyak hal, sehingga metode penghitungan PEGR secara ex-ante ini tidak mungkin untuk dilakukan.

Metode penghitungan PEGR dengan menggunakan teknik analisis ex-post dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghitungan secara ex-ante, yaitu dengan cara membandingkan keadaan kemiskinan, distribusi pendapatan (kurva Lorenz) dan rata-rata pendapatan penduduk pada awal periode dengan keadaan pada akhir periode.

4. Hasil Empiris Analisis Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Timur Indonesia

Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh provinsi Sulawesi Selatan, Azwar (2016) melakukan penelitian terkait hal tersebut. Dengan menggunakan data sekunder dari Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSESNAS) dan data keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, serta metode penelitian kuantitatif menggunakan model analisis Social Mobilty Curve oleh Anand et al (2013) dan Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) diperoleh hasil empiris penelitian bahwa :

Berdasarkan Model Social Mobilty Curve, pertumbuhan secara total di Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif yang sempurna. Dari indikator distribusi pendapatan yang berdampak pada ketimpangan, Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif. Hal ini terlihat dari nilai Equity Income Index () pada periode penelitian yaitu sebesar 0.59 pada tahun 2011 dan 0.65 pada tahun 2014 masih bernilai lebih kecil dari 1. Nilai ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum banyak berpihak kepada masyarakat miskin sebagai pertumbuhan yang pro poor.

 

 

Grafik 1. Social Mobility Curve

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2014

Sumber : BPS (2016), data diolah

Meskipun demikian, dari indikator pedapatan, pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan relatif telah mencapai pertumbuhan yang inklusif. Hal ini terlihat dari nilai Income Index yang meningkat dari tahun 2011 (Series1) hingga 2014 (Series2) yang diilustrasikan dari kurva Social Mobility yang bergeser ke atas dengan model yang sedikit curam. Artinya, meskipun pendapatan meningkat, distribusi pendapatan relatif masih timpang sebagaimana hasil Equity Income Index di atas. Hasil analisis Social Mobility Curve untuk tingkat kabupaten/kota dari tahun 2011 sampai 2014 dengan memperhatikan perubahan tingkat keinklusifan pertumbuhan (d*) yang terintegrasi dari direfensiasi pertumbuhan rata-rata pendapatan (d) dan distribusi pendapatan ( berdasarkan Matriks Inklusifitas, dapat dilihat pada Grafik plot berikut :

 

 

Grafik 2. Matriks Inklusifitas

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2014

Sumber : BPS (2016), data diolah

Grafik 2 menunjukkan peta distribusi inklusifitas pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawasi Selatan selama periode pengamatan. Hasilnya menunjukkan adanya tren yang menurun pada beberapa kabupaten/kota, yang bermakna terhadap trade-off antara nilai d dan . Pada periode awal nilainya positif, kemudian pada periode kedua nilainya negatif, dan begitu sebaliknya. Terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran pertama (I), yaitu Bantaeng, Enrekang, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Selayar, Sidrap dan Wajo. Kabupaten/kota dalam kuadran ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang inklusif secara tidak ambigu. Terdapat 11 kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran kedua (II), yaitu Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja dan Toraja Utara. Daerah-daerah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif dari pendapatan rata-rata per kapita rumah tangga namun mengorbankan distribusi pendapatan. Tanda < 0 berarti bahwa kesempatan (pendapatan) yang ada telah dimanfaatkan dan pemanfaatan ini terus meningkat oleh populasi, dari keluarga yang kaya hingga keluarga yang miskin sekalipun. Sementara itu, kabupaten Barru menjadi satu-satunya kabupaten yang masuk dalam kuadran III yang berarti bahwa distribusi pendapatan pada kabupaten tersebut telah tercapai, tetapi pendapatan rata-rata menjadi korban.

Berdasarkan ModelPoverty-Equivalent Growth Rate (PEGR), dari keseluruhan periode penelitian, nilai total koefisien pertumbuhan inklusif untuk provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah kosnsisten mencapai tingkat pertumbuhan yang inklusif, artinya jika dilihat secara umum (keseluruhan), pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan belum inklusif secara sempurna. Hasil ini terkonfirmasi dengan hasil analisis Social Mobility Curve di atas. Meskipun demikian, sebagian besar kabupaten/kota memiliki koefisien inklusifitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dengan nilai/tanda positif. Koefisien inklusifitas yang bernilai/bertanda positif namun lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi berarti bahwa penurunan kemiskinan tetap terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, namun hasil pertumbuhan tidak didistribusikan secara merata dan manfaat pertumbuhan ekonomi tetap diterima oleh penduduk yang tidak tergolong miskin. Pada tahun 2011 terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif bertanda positif (tetapi lebih rendah dari indek Gg), yaitu Bone, Jeneponto, Pangkep, Selayar dan Sinjai. Pada tahun 2012 dan 2013 terdapat hampir 50% dari keseluruhan kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif bertanda positif namun tidak tergolong inklusif. Sementara tahun 2014 hanya 3 kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan yang tidak inklusif namun memiliki koefisien bertanda postif, yaitu Barru, Makassar dan Pangkep. Terdapat kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif dengan nilai/tanda negatif. Koefisien pertumbuhan dapat bernilai negatif ketika pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh penduduk tidak miskin. Koefisien yang negatif juga berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu menjalankan peranannya dalam menurunkan kemiskinan, bahkan cenderung memperparah kemiskinan yang terjadi. Kabupaten Takalar dan Tana Toraja mengalami kondisi tersebut selama dua tahun, yaitu tahun 2011 dan 2013. Tahun 2011 adalah tahun dimana jumlah kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif yang bertanda/bernilai negatif terbanyak, hingga 6 kabupetn/kota atau 25%. Sedangkan tahun 2014 adalah tahun terbaik dimana kabputen/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif bertanda negataif hanya kabupetan Enrekang, itu pun dengan nilai yang tergolong relatif rendah yaitu – 0.05. Sepanjang periode penelitian, nilai negatif yang terbesar terdapat pada kabupaten Tana Toraja dengan capaian – 0.46 pada tahun 2011.

Sebagaimana yang terjadi pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, koefisien inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan secara umum memiliki nilai yang fluktuatif sepanjang periode pengamatan. Jumlah kabupaten/kota yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan kemiskinan jauh lebih sedikit dibanding kabupaten/kota yang pertumbuhannya tidak inklusif. Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak inklusif dalam menurunkan kemiskinan.

5. Kesimpulan

Fenomena inklusifitas pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya pada Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif yang sempurna. Nilai Equity Income Index () sebesar 0.59 pada tahun 2011 dan 0.67 pada tahun 2015 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum banyak berpihak kepada masyarakat miskin sebagai pertumbuhan yang pro-poor. Melalui metode Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR), dari keseluruhan periode penelitian, nilai total koefisien pertumbuhan inklusif untuk Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang inklusif. Artinya, jika dilihat secara umum (keseluruhan), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan belum inklusif. Meskipun demikian, jika dilihat berasarkan capaian tingkat kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota memiliki koefisien inklusifitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dengan nilai/tanda positif. Koefisien inklusifitas yang bernilai/bertanda positif namun lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi berarti bahwa penurunan kemiskinan tetap terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, namun hasil pertumbuhan tidak didistribusikan secara merata dan manfaat pertumbuhan ekonomi tetap diterima oleh penduduk yang tidak tergolong miskin.

6. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berjalan dengan tidak inklusif, maka hendaknya pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih fokus terhadap pemerataan hasil-hasil pembangunan dan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut, tidak dengan sekedar mengejar pencapaian pertumbuhan setinggi-tingginya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat program pembangunan yang langsung ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Di antara program yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan alokasi belanja daerah yang terukur dan tepat sasaran;
Pemerintah kabupaten/kota mesti melakukan peninjauan dan pengukuran (verifikasi) yang baik terhadap data masyarakat miskin di daerah masing-masing. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya program pelayanan masyarakat yang menjadikan data tersebut sebagai acuan atau basis data, seperti Bantuan Pendidikan Siswa Miskin dan lainnya.

Daftar Pustaka

Ali, Ifzal dan Hyun Hwa Son. 2007. Measuring Inclusive Growth. Asian Development Review Vol. 24, No. 1, pp. 11–31. Manila: ADB.

Azwar. 2016. Pertumbuhan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. Jurnal BPPK Volume 9 Nomor 2 Tahun 2016.

Anand, Rahul. Saurabh Mishra, and Shanaka J. Peiris. (2013). Inclusive Growth: Measurement and Determinant. IMF Working Paper, WP/13/135.

Asian Development Bank (ADB). 2011. Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for Inclusive Growth Indicators, Special Supplement. Manila: ADB.

Asian Development Bank (ADB). 2010. Key Indicators for Asia and the Pacific. Asian Development Bank : Mandaluyong City, Philippines

Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSESNAS)Tahun 2013, 2014 dan 2015

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 2016. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010-2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Habito, Cielito F. 2009. Patterns of Inclusive Growth in Developing Asia:Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis. Asian Development Bank Institute (ADBI) working paper series No. 145, Tokyo

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016.http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/datacenter/index.php?page=indeks_gini

Ianchovichina, Elena dan Sussana Lundstrom. 2009. Inclusive Growth Analytics Framework and Application. Policy Research Working Paper 4851, The World Bank Economic Policy and Debt DepartmentEconomic Policy Division.

Klasen, Stephen. 2010. Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. ADB Sustainable Development Working Paper Series.

Min Tang. 2008. Inclusive Growth and the New Phase of Poverty Reduction in the People’s Republic of China. Asian Development Review, vol. 25, nos. 1 and 2, pp. 81−99.

Rusastra, I W. and Erwidodo. 1998. Growth, equity and environmental aspect of agricultural development in Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 6(1): 32-41.

Sholihah, Dyah Hapsari Amalina. 2014. Pertumbuhan Inklusif : Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia. Sekolah Pasca Sarjana : Institut Pertanian Bogor

Son dan Kakwani. 2003. Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies. The Pakistan Development Review, 42: 4 Part 1 pp 417-444.

United Nations (UN). 2015. Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2015: Making Growth More Inclusive for Sustainable Development. Bangkok: United Nations Publication.

 

Footnote : 

[1] Ringkasan Penelitian oleh penulis Tahun 2016.

[2] Pembagian kawasan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 yaitu : (i) Kawasan Barat Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Bali ; (ii) Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sumber : http://www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id.

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Acara Pisah Sambut Para Pejabat +

      [Tangerang Selatan] Rabu, 4 Januari 2017. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan PerimbanganKeuangan memimpin acara pisah sambut Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016