Menjadi AR yang Kompeten

oleh : Mohammad Djufri (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak)


Abstrak

Target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cukup besar. Semua sumber daya manusia yang dimiliki DJP diarahkan untuk mengamankan penerimaan, tidak terkecuali para Account Representative (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi. Para AR yang kompeten tentunya sangat dibutuhkan agar tanggung jawab yang diamanatkan dapat tercapai. Kompeten disini tidak saja mengasai pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan, tetapi juga sikap atau perilaku, pengalaman, keinginan (motif), watak dan pola pikir yang berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif yang menjelaskan bagaimana strategi untuk menjadi AR yang kompeten tersebut. Hasil yang diperoleh adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi agar menjadi AR yang kompeten sesuai yang diharapkan DJP.

Keywords : Kompetensi, strategi, self assesment.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi cukup tinggi bagi negara. Setiap tahun, target penerimaan pajak terus meningkat, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Dalam postur APBN 2017, pendapatan negara dipatok sebesar 1.750,3 trilyun, dimana 75% atau Rp. 1.307,6 trilyun bersumber dari penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak 2017 ini cukup ambisius, angka ini mengalami kenaikan sebesar18% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 1.105 trilyun.

Penerimaan pajak yang menjadi target Direktorat Jenderal Pajak ini diturunkan menjadi target Kantor Wilayah, selanjutnya diturunkan kembali menjadi target Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Target sebesar itu selanjutnya menjadi diturunkan menjadi target para Account Representatif (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi (yang selanjutnya disebut AR Galpot), Fungsional Pemeriksa Pajak, AR Ekstensifikasi dan Juru Sita Pajak, dengan porsi target penerimaan AR Galpot yang paling besar diantara jabatan lain di atas, sehingga kinerja AR tersebut sangat menentukan tercapai tidaknya penerimaan KPP.

Peran AR Galpot sangatlah strategis. Untuk itu seorang AR Galpot dituntut harus memiliki dedikasi, kreatifitas dan kompetensi teknis perpajakan yang tinggi. Berbagai upaya dan strategi juga harus mampu dilakukan seorang AR Galpot khususnya dalam hal penggalian potensi penerimaan pajak, agar penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawabnya dapat tercapai.

Tinjauan Literatur

Hirsch and Stabler (1995) sebagaimana dikutip dalam The European Group of Public Administration (2002) menyebutkan bahwakompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan perilaku yang seseorang butuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif.

Dubois dan Rothman (2004) menyebutkan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang yang digunakan secara tepat dan konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karakteristik dimaksud termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap bawaan, keinginan (motif), watak, pola pikir, perasaan dan tindakan.

Dari definisi kompetensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki sumber daya manusia terbaik untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan membantu organisasi mencapai tujuannya. sumber daya manusia terbaik tersebut disebut sumber daya manusia yang kompeten.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif (Descriptive Research). Sumanto (1990) berpendapat bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penegasan dari suatu konsep atau gejala termasuk menjawab pertanyaan sehubungan subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penerimaan pajak adalah hal yang begitu penting bagi negara, maka potensi penerimaan pajak sekecil apapun harus diamankan oleh petugas pajak, khususnya para AR Galpot. Dan mengingat bahwa pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi suatu hal yang sangat penting.

Dalam sistem sistem self assessment ini, Petugas pajak (fiskus) hanya berperan dalam mengawasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya memegang peranan yang signifikan dalam rangka penerimaan pajak.

Dua hal di atas, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi penerimaan pajak, harus menjadi concern seorang AR Galpot. Kemampuan teknis perpajakan mutlak diperlukan dalam pekerjaan ini. Apa jadinya jika dalam berargumen terkait kewajiban perpajakan para AR Galpot kalah pintar dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak banyak memperkaya pengetahuan perpajakan dari berbagai sumber, karena memang Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan itu untuk menunjang bisnisnya.

Tetapi Kompetensi yang dibutuhkan para AR Galpot bukan hanya kemampuan, pengetahuan atau keterampilan teknis di bidang perpajakan, namun sebagaimana disebutkan di atas, sikap atau perilaku, pengalaman, keinginan (motif), watak, pola pikir, perasaan dan tindakan juga juga sangat dibutuhkan.

Tentunya untuk menjadi AR Galpot yang kompeten, dalam arti memiliki semua kompetensi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, tidaklah mudah dan instant. Para AR Galpot pun harus mau untuk terus memperkaya dan mengasah kompetensi yang dibutuhkan. Di samping itu, para AR Galpot juga harus memiliki strategi dalam melaksanakan pekerjaannya agar tujuan atau tanggung jawab yang diamanatkan dapat tercapai.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh AR Galpot:

1. Pengawasan pembayaran masa dan pelaporan

Sesuai sistem self assessment, Wajib Pajak menyetor dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan penyetoran dan pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 242/PMK.03/2014.

Atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak, atau atas keterlambatan pelaporan SPT atau tidak disampaikannya SPT, seorang AR Galpot selanjutnya harus secara rutin menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

2. Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data adalah kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber, yang berguna bagi penggalian potensi pajak. Data atau informasi yang dibutuhkan meliputi data terkait transaksi, data terkait harta/kepemilikan, data terkait tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak dan data lainnya yang berhubungan dengan Wajib Pajak.

Dalam pengumpulan data ini, AR Galpot dapat menggunakan sumber data yang berasal dari internal DJP sendiri maupun melalui sumber eksternal. Sebagaimana amanat Pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan terkait kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, sudah banyak data yang berhasil dihimpun oleh DJP, baik melalui Kantor Pusat DJP maupun oleh Kanwil. Data/informasi tersebut dapat dimanfaatkan AR untuk penggalian potensi pajak.  

a. Pengumpulan data bersumber internal

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak menyediakan data yang dapat dimanfaatkan oleh AR dalam menggali potensi perpajakan. Data ini berasal dari pelaporan Wajib Pajak dan data dari Pihak Ketiga, dan telah tersaji dalam sistem informasi atau aplikasi yang telah disediakan DJP, seperti Portal DJP, Approweb, dan SIDJP. Kanwil masing-masing pun dropping data secara manual khususnya untuk data yang bersifat regional.

b. Pengumpulan data bersumber internet

Internet adalah dunia tanpa batas, banyak sekali sumber data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Pencarian data/informasi dapat dilakukan melalui search engine yang dikenal dengan istilah browsing atau melalui akses ke situs-situs tertentu baik situs yang dimiliki Wajib Pajak sendiri ataupun situs-situs yang terkait dengan Wajib Pajak tersebut, seperti situs asosiasi tempat Wajib Pajak tergabung, situs supplier atau costumer dari Wajib Pajak tersebut, situs yang memuat perijinan.

3. Pengolahan data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui proses pengumpulan data melalui sistem informasi, aplikasi dan data internal, serta data yang bersumber dari internet selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Pengolahan pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai software, dari yang sederhana hingga penggunaan tools yang canggih dan berbayar. Namun pengolahan sederhanadengan menggunakan Microsoft Excel pun cukup powerfull dan dapat diandalkan.

Microsoft Excel bukanlah suatu hal yang asing di kalangan masyarakat saat ini.Penggunaannya pun begitu meluas, sehingga tidak heran jika Excel dikenal sebagai tools dalam pengolahan  data yang cukup diandalkan, khususnya untuk data yang memiliki kapasitas tidak begitu besar.Banyak fungsi yang dapat digunakan dalam pengolahan data, namun cukup lah menggunakan fungsi Microsoft Excel yang sederhana dan paling sering dipakai dalam pengolahan data, yaitu fungsi VlookUp dan Pivot Table.

4. Tindak lanjut

Data yang telah diolah akan menjadi potensi sementara. Kemampuan analisis yang kuat terhadap data ini perlu dimiliki para AR Galpot, untuk memperoleh potensi yang benar-benar dapat direalisasikan, bukan hanya potensi lemah yang dapat dengan mudah dibantah wajib pajak. Perlu terus diasah kemampuan analisis ini sehingga para AR Galpot dapat segera mengetahui titik kritis kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dilaksanakan dengan benar.

Langkah selanjutnya terhadap potensi sementara tersebut dicocokkan (matching) dengan SPT terkait. Apabila data potensi sementara tersebut ternyata telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak, maka potensi sementara tersebut menjadi gugur. Namun apabila ternyata belum dilaporkan atau dilaporkan sebagian dalam SPT Wajib Pajak, maka potensi sementara tersebut akan berubah menjadi potensi tetap.

Atas potensi tetap ini, secara administratif ditindaklanjuti denganmengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK). Ada tiga hal terkait tindak lanjut SP2DK ini, (1) Wajib Pajak tidak merespon, (2) Wajib Pajak merespon dan atas penjelasan Wajib Pajak dapat diterima oleh AR. (3) Wajib Pajak merespon namun penjelasan Wajib Pajak tidak dapat dapat diterima oleh AR. Tindaklanjut SP2DK dapat berupa advisory visit ke tempat Wajib Pajak untuk memastikan proses bisnis Wajib Pajak atau berupa mengirimkan undangan kepada Wajib Pajak untuk dilakukan konseling.

5. Sentuh hati Wajib Pajak

Dalam melakukan konseling, selain para AR Galpot terus memperkuat kompetensi teknis perpajakannya, juga memperkuat communication skillsnya. Melakukan konseling ibarat seni yang mampu mengekspresikan informasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak mudah menerima informasi yang disampaikan dan tidak ada unsur keterpaksaan sebaliknya diperoleh kesenangan untuk menerima informasi tersebut.

Disadari bahwa pada dasarnya Wajib Pajak tidak ikhlas untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan definisi pajak, yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berbicara terkait pajak dengan AR Galpot, tentunya bukan perkara yang menyenangkan, namun hendaknya para AR Galpot dapat mengupayakan untuk menyentuh sisi hati Wajib Pajak bersangkutan bukan menakut-nakutinya.

Walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat didukung dengan sanksi yang berat, ternyata masyarakat masih tetap enggan membayar pajak. Ini terbukti dari tidak tercapainya rencana penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya kasus penggelapan pajak, banyaknya kasus penyelundupan untuk menghindari pajak, seruan untuk boikot pajak dan berbagai kasus perpajakan lainnya.

Saat ini masyarakat sudah sangat kritis, menakut-nakuti dengan ancaman sanksi sudah bukan jamannya lagi. Masyarakat perlu disentuh hatinya, dengan memberi pemahaman bahwa membayar pajak adalah bentuk amal shaleh yang akan mendapat pahala dari Allah SWT nantinya. Sebagaimana Mas’udi, 2005, dalam bukunya berpesan “untuk wajib pajak, bayarlah pajak anda dengan niat zakat (sedekah karena Allah SWT) dan anda berhak mendapatkan pahalanya”. Dengan niat ikhlas sedekah karena Allah SWTdiharapkan akan timbul keikhlasan dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk amal shaleh kepada seluruh penduduk di Indonesia.

Dengan terus menerus melakukan strategi di atas dan mengasah terus kemampuan dan keterampilan teknis perpajakannya, diharapkan pengalaman AR Galpot bertambah, keinginan (motif) untuk mencapai tujuan lebih bergairah , watak dan pola pikir yang berorientasi terhadap tujuan lebih terbentuk kuat. Lambat laun kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi AR Galpot yang berkompeten dapat diperoleh.

Penutup

AR Galpot memiliki posisi strategis di suatu KPP, karena peran dan tanggung jawab yang sangat besar bagi penerimaan pajak. Dengan begitu besarnya tanggung jawab yang diemban AR Galpot, maka seorang AR Galpot harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Kompetensi yang mumpuni ditunjukkan dari kemampuan dan keterampilan teknis perpajakan yang baik, pengalaman yang banyak, motif untuk mencapai tujuan dalam gairah tinggi, watak dan perilaku yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai, yaitu menghimpun penerimaan pajak sesuai yang telah diamanatkan.

Sehingga nantinya para AR Galpot tidak cukup hanya melakukan hal-hal yang rutin saja, namun memiliki terobosan dalam menggali potensi pajak pada Wajib Pajak dibawah pengawasannya, agar penerimaan pajak yang ditargetkan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Dubois, David D., and Rothwell, William J., 2004, Competency-Based Human Resource Management, 1st Edition, Davies-Black Publishing Mountain View, California.

Hutagaol, John. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5, Nomor 6.

Mas’udi, Masdar Farid, 2005, “Pajak itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat”, Penerbit Mizan, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 242/PMK.03/2014 tentang
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
.

Sumanto, 1990, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi Offset.

The European Group of Public Administration, 2002, Competency Management in the Public Sector European Variations on a Theme, EGPA Monograph, IOS Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

www.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html diakses tanggal 19 Mei 2017

www.kemenkeu.go.id/apbn2017 diakses tanggal 19 Mei 2017.

Paling Banyak Dibaca

  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016